Upaya diplomasi Indonesia untuk meloloskan kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz dinilai tidak terlambat, melainkan dilakukan secara senyap dan spesifik sesuai karakter negosiasi dengan pihak terkait. Penilaian itu disampaikan pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah, yang menekankan bahwa proses tersebut tidak bisa dibandingkan secara terbuka dengan langkah negara lain.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Iran membatasi Selat Hormuz. Situasi ini berdampak pada perlintasan kapal, termasuk dua kapal tanker milik Pertamina, yakni Pertamina International Shipping (PIS) VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang disebut masih tertahan dan tengah diupayakan untuk dapat melintas.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan Iran telah memberikan sinyal positif terkait keamanan perlintasan kapal Indonesia. Koordinasi juga dilakukan bersama KBRI Teheran dan pihak Pertamina untuk menyiapkan aspek teknis yang diperlukan.
Teuku menyebut sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand dilaporkan lebih dulu memperoleh izin melintas. Namun, ia menilai kondisi itu tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai langkah Indonesia.
“Ini sesuatu hal yang dirahasiakan oleh pemerintah Indonesia. Karena negosiasi itu itu sangat-sangat spesifik sifatnya,” ujar Teuku, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 29 Maret 2026.
Menurutnya, setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam bernegosiasi, termasuk dengan mempertimbangkan hubungan bilateral, kepentingan strategis, serta dinamika hukum internasional. Ia juga menyebut adanya kemungkinan masing-masing negara memperhatikan keberhasilan negara lain dalam meloloskan kapal mereka.
Teuku menambahkan, negosiasi Indonesia turut dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya terkait kasus kapal Iran MT Arman 114 yang sebelumnya ditangani di Indonesia. Hal tersebut dinilai dapat menjadi perhatian dalam proses lobi ke Teheran.
Hingga kini, pemerintah disebut terus melakukan diplomasi lintas kementerian untuk memastikan dua kapal Pertamina dapat segera keluar dari Selat Hormuz. Upaya itu mencakup pendekatan politik dan ekonomi, serta komunikasi intensif dengan otoritas Iran.
