Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pendapatan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Penegasan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat bersilaturahmi dengan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah, mulai dari wali kota, camat, hingga lurah yang selama ini berperan dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Pramono menyatakan optimistis target pendapatan daerah DKI Jakarta pada 2026 tetap dapat tercapai meskipun kondisi ekonomi global sedang tidak menentu. Ia menilai, capaian pendapatan DKI pada 2025 menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain.
“Pada tahun-tahun yang tidak mudah seperti 2025 kemarin, alhamdulillah pendapatan DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain relatif masih jauh lebih baik. Hal ini menunjukkan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berupaya menjaga penerimaan daerah tetap stabil,” kata Pramono.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak lengah menghadapi tantangan ekonomi yang diperkirakan masih berlanjut pada 2026. Menurutnya, dinamika geopolitik global hingga potensi krisis energi dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia dan Jakarta.
Untuk itu, Pemprov DKI diminta terus melakukan inovasi dan mencari terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah membuka peluang skema pembiayaan kreatif atau creative financing.
“Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka peluang skema pembiayaan kreatif atau creative financing. Pada 2026, kondisi geopolitik global memang tidak sedang baik-baik saja. Cepat atau lambat, persoalan energi dan konflik global akan memengaruhi berbagai negara, sehingga kita harus tetap bekerja keras agar target pendapatan daerah Jakarta tetap tercapai,” ujarnya.
Selain fokus pada peningkatan pendapatan, Pemprov DKI Jakarta juga mulai menerapkan strategi pembiayaan alternatif dalam pembangunan fasilitas publik. Pramono menjelaskan, sejumlah proyek pembangunan kini mulai dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan pembangunan kota.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah menilai tetap dapat menghadirkan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
Di tengah tantangan global, Pramono menyebut perekonomian Jakarta masih menunjukkan tren yang relatif positif. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat berada di atas rata-rata nasional.
“Pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun lalu mencapai 5,21 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen. Selain itu, kontribusi Jakarta terhadap PDB nasional juga mencapai sekitar 16,61 persen,” tuturnya.
