Ketegangan dan konflik di Timur Tengah memicu guncangan pada perekonomian global dan meningkatkan ketidakpastian. Indonesia dinilai tidak berada dalam ruang isolasi, sehingga tekanan dari luar berpotensi ikut menekan ekonomi domestik, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor riil.
Salah satu dampak yang disebut muncul adalah tekanan pada stabilitas fiskal dan moneter. Nilai tukar rupiah bahkan sempat menembus Rp17.000 per dolar AS. Di saat yang sama, konflik Iran disebut mengganggu pasokan minyak dan gas dunia, termasuk produk turunannya yang menjadi bahan baku berbagai industri, seperti plastik, tekstil, pupuk, dan produk lainnya.
Dalam situasi tersebut, kelangkaan pasokan dipandang lebih berbahaya dibanding sekadar kenaikan harga. Ketika pasokan bahan baku tersendat, sektor riil berisiko terganggu dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai bisa meningkat. Tekanan inflasi pun disebut sulit dihindari.
Dana Moneter Internasional (IMF) dilaporkan telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, termasuk merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8 persen. Sejumlah pengamat ekonomi di Indonesia juga menilai ekonomi nasional berpotensi memburuk dan menghadapi tantangan berat. Di antaranya, ada perkiraan bahwa dampak konflik Iran dapat memicu pelebaran defisit fiskal melewati ambang batas 3 persen serta mendorong depresiasi rupiah akibat arus keluar modal, ketika investor asing beralih ke aset yang dianggap lebih aman.
Dalam konteks ketidakpastian ini, kontribusi pandangan pengamat—baik akademisi maupun praktisi—dinilai penting untuk membaca potensi dampak dan merumuskan opsi kebijakan. Sejumlah pihak berpendapat pemerintah seharusnya mengapresiasi masukan tersebut: analisis yang dianggap kurang tepat dapat diabaikan, sementara pandangan yang masuk akal dapat dipelajari lebih lanjut.
Namun, respons Menteri Keuangan Purbaya terhadap sebagian pandangan pengamat justru menjadi sorotan. Dalam pemberitaan ini, disebutkan adanya pernyataan yang dinilai tidak simpatik, termasuk kalimat seperti, “mereka tidak tahu apa-apa, mereka harus belajar lagi, saya kan PhD”. Pernyataan semacam itu disebut tidak pantas disampaikan pejabat publik.
Di sisi lain, terdapat pula pengamat yang menilai ekonomi Indonesia akan tetap stabil. Perbedaan pandangan seperti ini dianggap wajar dalam ilmu ekonomi dan juga terjadi di tingkat global. Perdebatan pemikiran ekonomi, seperti yang pernah terjadi antara John Maynard Keynes dan Friedrich von Hayek, disebut sebagai contoh bahwa perbedaan pendekatan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu.
Dalam pemberitaan ini, Purbaya ditempatkan pada kelompok yang optimistis, dengan pandangan bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi baik. Untuk mendukung argumennya, ia merujuk indikator pada Januari dan Februari 2026 yang dinilai menunjukkan fase ekspansif. Salah satunya adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) dengan nilai 52,6 pada Januari dan 53,8 pada Februari. PMI di atas 50 umumnya menandakan aktivitas ekonomi yang ekspansif.
Meski begitu, artikel tersebut menekankan bahwa PMI merupakan indikator jangka pendek yang merefleksikan kondisi saat survei dilakukan, sehingga dinilai tidak cukup untuk menarik kesimpulan mengenai kondisi ekonomi sepanjang tahun. Selain itu, pada Januari–Februari 2026, konflik Iran disebut belum terjadi, sehingga lanskap ekonomi global dan domestik berpotensi berubah setelah munculnya guncangan baru.
Faktor musiman juga disorot. Februari 2026 disebut sudah memasuki Ramadhan dan mendekati Idul Fitri—periode yang biasanya diikuti peningkatan aktivitas ekonomi. Data historis yang dikutip menunjukkan PMI pada awal tahun cenderung tinggi namun tidak selalu berlanjut. Pada 2024, PMI Januari–Maret disebut mencapai puncak 54,2, lalu turun ke bawah 50 selama lima bulan berturut-turut mulai Juli hingga November. Pada 2025, pola serupa disebut terjadi lebih tajam: setelah tinggi di awal tahun, PMI April turun ke 46,7 meski Februari masih 53,6.
Untuk 2026, penurunan disebut terjadi lebih cepat. PMI Maret tercatat 50,1 atau nyaris stagnan, meski berada dalam periode puncak aktivitas terkait Idul Fitri. Kondisi ini dipandang sebagai sinyal bahwa kontraksi bisa terjadi pada bulan-bulan berikutnya.
Inti perbedaan yang digarisbawahi adalah soal fokus pembahasan. Para pengamat disebut berbicara mengenai prospek ke depan (future outlook), sementara respons pemerintah dinilai bertumpu pada indikator yang bersifat melihat ke belakang (backward-looking), terutama data Januari dan Februari yang dianggap kurang relevan untuk memprediksi dampak setelah munculnya guncangan eksternal baru.
