Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memantau ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram sebagai langkah antisipasi terhadap dampak konflik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemantauan dilakukan karena kondisi geopolitik hingga kini belum terselesaikan dan dapat berpengaruh pada pasokan energi. Ia menilai kebutuhan BBM dan LPG 3 kilogram di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan perlu dilakukan secara khusus.
Pramono menyatakan tidak ingin penanganan terkait isu BBM dan LPG 3 kilogram terlambat. Karena itu, ia meminta seluruh jajarannya mengawasi ketersediaan kedua komoditas tersebut.
Selain pengawasan, Pemprov DKI juga mendorong pengembangan energi terbarukan di Jakarta. Pramono menyebut upaya ini dilakukan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru mengambil langkah ketika masalah sudah terjadi.
Sebelumnya, Pramono juga telah memerintahkan jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bersiap menghadapi kemungkinan krisis di tengah konflik antara Iran dan Israel-Amerika Serikat. Ia meminta BUMD selalu mempertimbangkan skenario krisis dan menyiapkan langkah jika terjadi kekurangan produk tertentu.
Di sisi lain, Pramono berharap konflik tidak berlangsung lama. Namun ia menilai situasi tersebut dapat berdampak pada Jakarta, terutama pada sektor barang dan jasa, yang pada akhirnya berpotensi memicu kenaikan harga.
Ia menjelaskan salah satu faktor risiko terletak pada jalur distribusi melalui Selat Hormuz, yang disebutnya dilalui lebih dari 30 persen minyak dunia, termasuk berbagai komoditas lain. Menurut Pramono, jika jalur tersebut terganggu atau ditutup, rantai pasok akan memanjang, biaya perjalanan barang meningkat, dan dampaknya dapat terasa pada harga.
Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, Pramono menyatakan seluruh BUMD dikerahkan untuk bersama-sama menghadapi potensi dampak terhadap pasokan dan harga barang di Jakarta.
