Pemerintah Kabupaten Rembang diminta bersiap menghadapi kemungkinan memburuknya perekonomian global akibat eskalasi konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Kondisi tersebut diperkirakan dapat memicu kenaikan harga energi yang berimbas pada ekonomi nasional hingga keuangan daerah.
Bupati Rembang Harno mengatakan, ketidakpastian ekonomi global dapat memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini juga mengalami tekanan. Karena itu, pemerintah daerah perlu menganalisis potensi sumber daya yang dimiliki serta membangun sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun program pembangunan.
“Ketidakpastian ekonomi global berdampak pada ekonomi nasional dan secara langsung memengaruhi APBD. Karena itu, kita perlu menganalisis seluruh potensi sumber daya daerah dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program pembangunan,” ujar Harno saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Gedung DPRD Rembang, Jumat (27/3/2026).
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Fahrudin mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat. Ia menilai optimalisasi aset daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami sudah mendapat arahan dari Kementerian Keuangan agar daerah tidak bergantung pada pusat. Aset daerah harus dimanfaatkan secara efektif untuk menambah PAD,” kata Fahrudin.
Fahrudin juga menyampaikan perlunya penyesuaian anggaran daerah dengan program prioritas pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, dukungan dari daerah diperlukan agar pelaksanaan program terintegrasi dari pusat hingga daerah dapat berjalan optimal.
Untuk tahun 2027, proyeksi APBD Kabupaten Rembang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,59 triliun. Namun, sebagian besar anggaran tersebut disebut telah terserap untuk belanja pegawai yang nilainya lebih dari Rp1 triliun. Sisa anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan wajib sesuai regulasi, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program prioritas lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Rembang Abdul Rouf menyampaikan pihaknya telah menghimpun 661 usulan masyarakat selama masa reses yang kemudian dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Usulan tersebut terdiri dari 31 bidang pemerintahan, 392 bidang keuangan dan perekonomian, 48 bidang pembangunan dan infrastruktur, serta 190 bidang kesejahteraan masyarakat.
Rouf menegaskan penyusunan Pokir DPRD tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ia juga menyatakan dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi, termasuk ekonomi syariah dan sektor pariwisata, yang ditopang sumber daya manusia produktif, tata kelola pemerintahan yang responsif, serta infrastruktur yang memadai.
