Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyusun langkah mitigasi untuk merespons gejolak global akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah yang digelar di ruang Satya Bina Karya (SBK), Jumat (27/3) siang, sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian dunia.
Rapat tersebut digunakan untuk memetakan risiko dampak konflik sekaligus merumuskan langkah mitigasi agar pengaruhnya tidak meluas hingga ke tingkat lokal. Berdasarkan kajian Bappeda, konflik global yang dipicu serangan Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari 2026 berpotensi mengganggu jalur vital Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Gangguan pada jalur ini dinilai dapat memicu lonjakan harga energi, meningkatkan ketidakpastian geopolitik, serta menekan perekonomian global.
Sejumlah dampak bagi Indonesia juga diantisipasi, mulai dari kenaikan inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga penurunan investasi dan aktivitas ekspor. Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menekankan perlunya pemerintah daerah bersikap sigap dan adaptif menghadapi situasi tersebut, terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Dinamika global akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, baik nasional maupun daerah. Untuk itu, kita harus memperkuat langkah antisipatif secara bersama,” kata Albarraa yang akrab disapa Gus Barra.
Selain menjaga stabilitas harga, Pemkab Mojokerto juga mendorong penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Penyaluran bantuan, termasuk bantuan langsung tunai, diminta tepat sasaran dengan berbasis data yang akurat.
Dari sisi anggaran, efisiensi dan penataan ulang APBD turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mengurangi kegiatan yang dinilai kurang produktif.
Secara sektoral, tekanan ekonomi diperkirakan dapat dirasakan industri pengolahan dan UMKM akibat kenaikan biaya energi dan bahan baku. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan daya beli, meningkatkan pengangguran, hingga memperbesar angka kemiskinan.
Tekanan juga diprediksi terjadi pada belanja pemerintah daerah, termasuk kemungkinan penurunan transfer dari pemerintah pusat serta pergeseran kebijakan menuju stabilisasi harga dan penguatan bantuan sosial.
Untuk meredam dampak, Pemkab Mojokerto menekankan penguatan ketahanan pangan melalui pemantauan harga secara berkala dan penguatan rantai pasok. Ketahanan energi juga dijaga dengan mendorong efisiensi di berbagai sektor. “Selain itu, kewaspadaan fiskal menjadi kunci agar kebijakan daerah tetap responsif dan tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan,” ujar Gus Barra.
Di akhir arahannya, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat sinergi dan bergerak cepat dalam menghadapi tantangan global. Rapat koordinasi ini dihadiri seluruh perangkat daerah, camat, serta pemangku kepentingan terkait.
