BERITA TERKINI
Pemkab Bulungan Resmikan Gerai UMKM di Sarinah lewat Festival Bulungan Berkarya

Pemkab Bulungan Resmikan Gerai UMKM di Sarinah lewat Festival Bulungan Berkarya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menyelenggarakan “Festival Bulungan Berkarya” di Ground Floor Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 30 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah Pemkab Bulungan untuk memperkuat diplomasi ekonomi daerah dengan menampilkan produk unggulan hasil olahan masyarakat, khususnya dari sektor UMKM dan komoditas hijau.

Festival tersebut merupakan kolaborasi Pemkab Bulungan bersama Sawit Watch dan Perkumpulan Pilar Nusantara (PINUS Indonesia). Sarinah dipilih karena dinilai memiliki nilai historis sebagai etalase UMKM nasional, sekaligus ruang penghubung potensi perdesaan dengan pasar modern perkotaan.

Inisiatif ini disebut selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan melalui program UMKM Bulungan Unggul dan Integrated Area Development (IAD) Lanskap Kayan. Pemkab Bulungan juga mengaitkannya dengan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Bulungan Hijau untuk mendorong ekonomi inklusif di sektor pedesaan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan melalui sinergi perhutanan sosial dan pemanfaatan potensi lokal.

Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM RI, Temmy Satya Permana, dalam keynote speech menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai ketahanan bangsa berangkat dari ketahanan pangan, serta menyebut tata kelola pemerintahan yang baik dapat menghadirkan manfaat luas bagi masyarakat. Temmy juga menyoroti ekosistem dukungan bagi UMKM di Bulungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang ia sebut sebagai pendekatan “hexahelix”. Menurutnya, kehadiran produk khas Bulungan di Sarinah menjadi langkah penting untuk membawa produk lokal naik kelas menuju pasar nasional dan global.

Bupati Bulungan, Syarwani, menyatakan kehadiran produk UMKM Bulungan di Sarinah menjadi kebanggaan masyarakat daerahnya. Ia menyebut Sarinah sebagai tempat rujukan untuk mencari produk asli Indonesia, sehingga momentum tersebut dinilai sebagai peluang memperkaya keberagaman budaya dan potensi melalui produk lokal Bulungan. Syarwani juga menyampaikan data bahwa terdapat tidak kurang dari 12 ribu pengusaha UMKM di Bulungan, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,54% salah satunya berasal dari kontribusi sektor UMKM. Ia menegaskan komitmen dukungan pemerintah daerah dengan semangat gotong royong “Tenguyun” dan visi pembangunan hijau berkelanjutan.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan, Ir. Iwan Sugiyanta, ST, M.T., menjelaskan Pemkab Bulungan menjalankan 15 program prioritas, di antaranya UMKM Bulungan Unggul, Kredit Mesra, Satu Desa Satu Produk, Mandiri Terampil, Mandau Tani, TAKE, dan Mitra Bulungan Berdaulat. Ia menyebut dukungan bagi UMKM dilakukan melalui subsidi bunga pinjaman Kredit Mesra sebesar 4% serta skema TAKE Bulungan Hijau yang memberi insentif bagi desa yang menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengembangkan kondisi sosial dan ekonomi. Melalui kebijakan “Satu Desa Satu Produk”, 74 desa di Bulungan didorong memiliki produk unggulan yang didukung kepastian jaminan harga, standarisasi kualitas, dan akses pemasaran, termasuk ke ritel modern. Ia juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi daerah kini mencapai 5,4% dan menekankan pembangunan tidak hanya mengejar investasi, tetapi juga memperkuat industri UMKM dari hulu hingga hilir.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menegaskan upaya penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan dan hutan di Bulungan sebagai komitmen menjaga keseimbangan perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menyebut implementasi agroforestry kakao dan perhutanan sosial sebagai bukti hutan dapat tetap terjaga sekaligus menjadi sumber kesejahteraan dan menopang ketahanan pangan dari tingkat desa.

Direktur PINUS Indonesia, Rabin Ibnu Zainal, Ph.D., mengapresiasi Pemkab Bulungan karena mempertahankan skema insentif kinerja berbasis ekologis (IKE) melalui TAKE atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) sejak 2022, di tengah penurunan dana transfer ke daerah (TKD). Ia menilai skema tersebut berkontribusi pada peningkatan perekonomian melalui kemajuan UMKM dan memberi manfaat bagi masyarakat yang menjaga ekologis, terutama di wilayah perhutanan sosial.

Dari sisi kebijakan kehutanan, Yussi Nadia, Kasubdib Kewirausahaan Direktorat Kewirausahaan KUPS Kementerian Kehutanan, menyampaikan perhutanan sosial merupakan program nasional yang memberi akses legal bagi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan sebagai modal dasar penghapusan kemiskinan ekstrem. Ia menyebut pengembangan IAD dan pola agroforestry diarahkan untuk membangun sistem “hub” agar pasar lebih dekat, sehingga kelompok usaha masyarakat dapat naik kelas dan memperkuat perekonomian daerah.

Sementara itu, Rima Yuliantari, Koordinator Sub Urusan Lingkungan Hidup Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Bulungan yang dinilai terbaik secara nasional dalam implementasi kebijakan TAKE yang telah terintegrasi dalam RPJMD. Ia menyebut Bulungan berpeluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui skema Nilai Ekonomi Karbon dari sektor kehutanan sebagai alternatif pembangunan berkelanjutan selain pertambangan. Rima juga mendorong penguatan kolaborasi perangkat daerah bersama PKK dalam pemilahan sampah dari sumber untuk mendukung kriteria penilaian TAKE dan target Zero Waste 2030.

Rangkaian festival ini turut menjadi momentum peresmian Gerai UMKM Bulungan di Sarinah sebagai etalase pemasaran produk unggulan daerah ke pasar nasional dan internasional. Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM RI bersama Bupati Bulungan, Wakil Bupati Bulungan, Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, pimpinan perangkat daerah, PT Sarinah, pemerintah desa Pejalin dan Antutan, serta mitra strategis. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi strategis pengembangan ekonomi daerah dan kompetisi kreativitas pelajar dalam mengolah bahan pangan lokal.

Melalui Festival Bulungan Berkarya, Pemkab Bulungan menegaskan upaya membangun fondasi ekonomi hijau yang inklusif, dengan mengaitkan penguatan UMKM, perhutanan sosial, dan kebijakan fiskal berbasis ekologi agar kesejahteraan masyarakat dan penjagaan sumber daya alam dapat berjalan selaras.