Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan dampak perubahan iklim. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (16/03/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan upaya memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurutnya, ketahanan pangan menjadi penopang penting ekonomi daerah ketika fluktuasi harga BBM dunia berpotensi memicu kenaikan harga barang dan menekan daya beli masyarakat.
Nurul Azizah memaparkan, luas sawah yang saat ini terlindungi baru sekitar 43.000 hektare. Sementara target yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Bojonegoro mencapai 93.000 hektare. Ia menekankan perlunya peningkatan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat.
“Artinya, kita harus meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar angka, tapi soal masa depan rakyat. Kita harus memastikan sinkronisasi data antara kondisi di lapangan dengan rencana tata ruang (RT RW) yang prosesnya dimulai pada April ini,” ujar Nurul Azizah.
Untuk mendukung akurasi data, Pemkab Bojonegoro mengerahkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) guna melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani di seluruh wilayah Bojonegoro. Meski status administrasi PPL kini berada di bawah pemerintah pusat, Nurul Azizah meminta para penyuluh tetap bekerja maksimal bagi masyarakat Bojonegoro. Ia menegaskan agar tidak ada sekat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penguatan pangan.
Di sisi lain, Kepala DKPP Bojonegoro Zaenal Fanani menyampaikan tantangan ke depan, terutama menghadapi puncak musim kemarau pada Juni. Ia meminta PPL aktif mengedukasi petani agar memilih komoditas yang sesuai dengan ketersediaan air untuk menghindari kerugian akibat kekeringan.
Selain perlindungan lahan, Pemkab Bojonegoro juga menjajaki efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi. Mengacu pada pengalaman daerah lain, penggunaan mesin pompa air bertenaga listrik dinilai lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang bergantung pada BBM.
Melalui perlindungan lahan yang diperluas, penguatan data melalui geotagging, serta upaya efisiensi produksi, Pemkab Bojonegoro menyatakan optimistis dapat menjaga peran daerah sebagai lumbung pangan di tengah ketidakpastian global.
