Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menghadapi tantangan ekonomi yang dipengaruhi dinamika global, mulai dari konflik geopolitik hingga eskalasi perang dagang. Dalam situasi tersebut, arah kebijakan ekonomi—termasuk pilihan kerja sama internasional dan strategi penguatan ekonomi domestik—menjadi sorotan seiring dimulainya periode pemerintahan 2024–2029.
Di dalam negeri, Prabowo-Gibran didukung partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, PBB, Partai Gelora, serta Partai Prima. Dalam tulisan ini juga disebutkan adanya kemungkinan tambahan dukungan dari PKS, PKB, dan Partai NasDem. Dukungan parlemen yang besar dinilai menjadi modal politik untuk mengambil kebijakan ekonomi strategis.
Prabowo-Gibran membawa visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas” serta misi yang mencakup penguatan ideologi Pancasila, pertahanan dan keamanan, kemandirian melalui swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas lapangan kerja, penguatan SDM, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan dari desa, reformasi politik-hukum-birokrasi, serta penguatan harmoni sosial dan lingkungan. Program percepatan yang dikemukakan antara lain pembangunan sekolah unggul, peningkatan produktivitas pertanian, keberlanjutan program perlindungan sosial, cek kesehatan gratis dan penanganan TBC, pembangunan infrastruktur desa, program makan siang dan susu gratis, pembentukan Badan Penerimaan Negara, serta rencana kenaikan gaji aparatur negara.
Dari sisi kinerja ekonomi, data yang dicantumkan menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 sebesar 4,87% (lebih rendah dibanding 2024 yang tumbuh 5,11%), dengan kontraksi 0,98% secara kuartalan. Pada kuartal II 2025, pertumbuhan disebut naik menjadi 5,12%. Pemerintah juga melakukan penyesuaian proyeksi pertumbuhan 2025: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 1 Juli 2025 mengoreksi target dari 8% menjadi 4,75%–5,25%, yang dalam tulisan ini dikaitkan dengan eskalasi perang dagang setelah pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat serta revisi proyeksi dalam World Economic Outlook edisi April 2025.
Untuk periode akhir 2025, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 dicatat sebesar 5,39% (year-on-year), lebih cepat dibanding kuartal III-2025 sebesar 5,04% dan kuartal IV-2024 sebesar 5,02%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan angka tersebut pada konferensi pers 5 Februari 2026. Realisasi itu disebut sedikit di bawah proyeksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di level 5,45% (yoy). Dalam catatan yang sama, konsensus pasar dari 13 institusi memperkirakan pertumbuhan kuartal IV-2025 berada di 5,23% (yoy) dan 0,72% (qoq), dengan konsumsi masyarakat pada momentum libur Natal dan Tahun Baru disebut sebagai salah satu penopang.
Di tingkat global, konflik geopolitik seperti di Timur Tengah dan Ukraina dinilai dapat memengaruhi ekonomi Indonesia melalui kenaikan harga energi, inflasi impor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat arus keluar modal, gangguan rantai pasok, volatilitas pasar, hingga penurunan daya beli. Namun, dalam tulisan ini juga disebut adanya peluang tertentu, misalnya kenaikan harga komoditas bagi eksportir, yang dapat dimanfaatkan dengan memperkuat ketahanan pangan dan energi serta mengintensifkan diplomasi ekonomi.
Konflik Israel–Palestina disebut berdampak pada jalur perdagangan maritim penting, khususnya Laut Merah dan Terusan Suez yang menjadi rute utama perdagangan dunia. Gangguan keamanan di wilayah itu mendorong sebagian perusahaan pelayaran menunda transit dan memilih rute lebih panjang, yang berimbas pada kenaikan waktu dan tarif pengiriman. Kekhawatiran juga muncul pada pasokan minyak dan energi, mengingat sebagian minyak Brent dunia berasal dari Timur Tengah. Dalam skenario terburuk yang dikutip, Bank Dunia memperingatkan harga minyak berpotensi melonjak hingga kisaran US$140–US$157 per barel, sementara kondisi yang tidak meningkat diperkirakan dapat menurunkan harga minyak ke sekitar US$81 per barel. Kenaikan harga energi juga disebut dapat mendorong kenaikan harga pangan, memicu tekanan inflasi global, dan mendorong bank sentral menaikkan suku bunga.
Selain itu, serangan terhadap infrastruktur kabel bawah laut di Laut Merah disebut berpotensi mengganggu konektivitas internet dan telekomunikasi yang menghubungkan Asia dan Eropa, dengan dampak lanjutan pada bisnis dan transaksi keuangan. Upaya perbaikan disebut membutuhkan waktu dan sumber daya, sehingga penguatan ketahanan infrastruktur komunikasi dan keamanan siber menjadi perhatian.
Bagi Indonesia, dampak konflik tersebut dalam tulisan ini digambarkan antara lain berupa pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga minyak dan bahan bakar, meningkatnya harga komoditas pangan, serta kenaikan biaya logistik ekspor. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno disebut menyatakan konflik di Laut Merah menaikkan ongkos logistik hingga 14% dan memperlambat pengiriman ekspor Indonesia ke Eropa dan negara-negara Mediterania sekitar 10–14 hari.
Di sisi lain, perang dagang AS–Tiongkok dinilai membawa dampak yang lebih kompleks. Peluang disebut muncul dari relokasi industri dan pengalihan perdagangan, termasuk kesempatan menarik investasi sektor elektronik dan manufaktur, serta mengisi celah pasar ekspor untuk komoditas tertentu. Namun, tantangan juga disorot, seperti gangguan rantai pasok bahan baku, tekanan pada ekspor komoditas akibat pelemahan permintaan, volatilitas pasar keuangan, dan risiko persaingan yang lebih ketat bagi industri domestik. Strategi yang disebut diperlukan antara lain diversifikasi pasar ekspor, diplomasi ekonomi, insentif industri, reformasi struktural, serta peningkatan daya saing melalui riset, efisiensi, dan infrastruktur.
Dalam kerangka kebijakan, tulisan tersebut menempatkan arah ekonomi politik pemerintahan Prabowo-Gibran pada pijakan Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33 tentang pengelolaan perekonomian dan penguasaan negara atas cabang produksi penting, serta Pasal 34 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin, jaminan sosial, dan penyediaan layanan dasar. Dari pijakan itu, penulis menyimpulkan kecenderungan pada kemandirian politik nasional dengan penekanan pada ekonomi kerakyatan dan negara kesejahteraan, tanpa menutup ruang kerja sama internasional selama dinilai menguntungkan rakyat dan negara.
Contoh kebijakan yang dikaitkan dengan penguatan ketahanan nasional antara lain dorongan peningkatan produktivitas pertanian dan pengurangan ketergantungan impor pangan. Dalam tulisan ini, disebut pula pengalaman saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan pada era Presiden Joko Widodo, termasuk dukungan terhadap program ketahanan pangan serta koordinasi lintas kementerian untuk merespons dinamika geopolitik.
Pada bagian akhir, tulisan tersebut menggarisbawahi pendekatan “aktif-mandiri” dalam menghadapi globalisasi: Indonesia tetap berpartisipasi dalam perdagangan dan diplomasi internasional, namun memprioritaskan kepentingan nasional melalui kemandirian pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, efisiensi birokrasi, serta penguatan daya saing. Pandangan Bambang Soesatyo yang dikutip menekankan bahwa interdependensi ekonomi global adalah keniscayaan, tetapi penguatan kemandirian tetap diperlukan untuk melindungi kepentingan rakyat dan negara di tengah ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim.
Dalam konteks itu, pidato pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 disebut menegaskan urgensi swasembada pangan dan energi. Disebut pula penetapan lokasi prioritas lumbung pangan dengan target peningkatan produksi dan luas panen padi, serta pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025 sebagai langkah konsolidasi potensi investasi nasional, termasuk keterlibatan ratusan BUMN. Upaya-upaya tersebut diposisikan sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan tatanan global yang sarat ketidakpastian.
