Pemerintah Indonesia masih berupaya membuka akses bagi dua kapal milik PT Pertamina International Shipping untuk melintasi Selat Hormuz yang disebut masih tertutup. Dua kapal tersebut, yakni VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, belum dapat melanjutkan pelayaran sejak adanya pembatasan di wilayah selat tersebut.
Situasi ini menjadi perhatian pemerintah karena Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan energi yang strategis. Gangguan di kawasan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi energi dan rantai pasok secara lebih luas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus melakukan komunikasi dengan pihak terkait di Iran. Menurutnya, jalur diplomasi ditempuh untuk memastikan keamanan sekaligus kelancaran pelayaran kedua kapal.
Bahlil menyebut komunikasi intens masih berlangsung antara pemerintah Indonesia dan otoritas terkait. Ia menegaskan proses ini membutuhkan waktu karena melibatkan aspek keamanan serta diplomasi internasional.
Pemerintah berharap dalam waktu dekat ada perkembangan sehingga dua kapal Pertamina dapat kembali melintas Selat Hormuz. Kondisi di kawasan tersebut terus dipantau mengingat pentingnya jalur itu bagi distribusi energi.
Sebelumnya, Bahlil juga menyampaikan optimisme bahwa jeda ketegangan di kawasan Timur Tengah dapat membuka peluang penyelesaian dalam dua minggu. Harapannya, kondisi tersebut berdampak pada kelancaran pelayaran.
Di sisi lain, PT Pertamina International Shipping menyatakan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau situasi secara real time. Perusahaan menegaskan keselamatan awak kapal dan muatan menjadi prioritas utama, sehingga langkah teknis disiapkan secara hati-hati sambil menunggu izin lintas.
Selat Hormuz dikenal sebagai jalur strategis dunia untuk distribusi energi. Karena itu, setiap gangguan di kawasan ini kerap menjadi perhatian banyak negara. Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus mengedepankan jalur diplomasi untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga, sembari melanjutkan komunikasi lintas negara secara berkelanjutan.
