Jakarta — Pemerintah menegaskan penguatan strategi diplomasi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Pemerintah juga menilai klaim yang disampaikan Barisan Oposisi Indonesia (BOI) tidak sejalan dengan realitas arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dinyatakan konsisten berbasis kepentingan nasional.
Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Hendra Oktavianus, mengatakan penting untuk memahami perkembangan geopolitik secara berkelanjutan, termasuk dalam membaca arah kebijakan diplomasi Indonesia.
“Secara terus menerus mempahamikan dinamika geopolitik. Bagaimana kebijakan Indonesia itu harus selalu dilihat dari segi kepentingan Indonesia,” ujar Hendra dalam keterangan tertulis, Minggu, 3 Mei 2026.
Menurut Hendra, dalam situasi global yang dinamis, setiap langkah diplomasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari orientasi utama, yakni kepentingan nasional. Ia menyebut hal itu menjadi fondasi untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi global.
Hendra juga menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
“Kita punya kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Dimana apapun kebijakan yang kita lakukan, diplomasi yang kita laksanakan itu selalu berdasarkan kepentingan Indonesia,” kata Hendra.
Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai berbagai narasi yang mendorong pembentukan BOI dalam isu-isu kebijakan luar negeri tidak mencerminkan realitas diplomasi Indonesia yang disebut independen dan strategis.
Sementara itu, dalam konteks domestik, tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional dinilai masih kuat. Peneliti Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana, menyatakan dukungan publik tetap tinggi meski di tengah tekanan global.
“Di tengah tekanan ekonomi global, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 74,9 persen,” jelasnya.
Aditya menambahkan, tingginya tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari persepsi publik terhadap gaya kepemimpinan yang menekankan stabilitas.
“Dalam konteks Indonesia, Presiden Prabowo hadir dengan citra sebagai figur yang tegas, berpengalaman, dan menempatkan stabilitas sebagai prioritas,” ujarnya.
Pemerintah menilai pendekatan diplomasi Indonesia selama ini menempatkan negara pada posisi yang fleksibel, tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, serta mampu menjembatani berbagai kepentingan global secara konstruktif.
