Tudingan Barisan Oposisi Indonesia (BOI) mengenai pelemahan perekonomian nasional dinilai tidak didukung landasan fakta yang kuat. Dalam situasi global yang disebut penuh tekanan—mulai dari konflik geopolitik hingga fluktuasi harga energi—sejumlah indikator makroekonomi justru digambarkan masih menunjukkan arah pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, ditopang konsumsi domestik, peningkatan investasi, serta program strategis pemerintah yang berjalan.
Dalam tulisan opini yang mempersoalkan narasi BOI, disebutkan bahwa kritik tersebut juga dinilai mengabaikan capaian pemerintah dalam mendorong transformasi struktural ekonomi. Realisasi investasi yang tinggi, penguatan industri berbasis hilirisasi, serta stabilitas fiskal yang tetap terjaga dipaparkan sebagai bukti bahwa kebijakan yang ditempuh tidak hanya berorientasi jangka pendek, melainkan diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Salah satu contoh yang disorot ialah percepatan program hilirisasi industri. Presiden Prabowo Subianto disebut telah meresmikan pembangunan 13 proyek hilirisasi strategis yang telah memasuki tahap groundbreaking, yang dipandang menunjukkan kebijakan telah bergerak ke tahap implementasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan proyek-proyek yang mulai dikerjakan mencerminkan efektivitas kerja Satuan Tugas Hilirisasi, yang disebut tidak hanya berfokus pada perencanaan, tetapi juga eksekusi di lapangan. Dalam pandangannya, hilirisasi diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat kedaulatan energi, meningkatkan penerimaan negara, serta membuka lapangan kerja.
Hilirisasi juga digambarkan tidak terbatas pada sektor energi. Program tersebut disebut merambah sektor pertambangan, perkebunan, dan manufaktur, antara lain melalui pembangunan fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether di Tanjung Enim, pengembangan industri baja berbasis nikel di Morowali, serta pengolahan kelapa sawit menjadi biodiesel di Sei Mangkei. Langkah ini dipaparkan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mendorong produksi bernilai tambah.
Dari sisi fiskal, pemerintah disebut masih mampu menjaga stabilitas anggaran meski ada tekanan kenaikan harga minyak dunia. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menilai kekhawatiran sebagian pihak terhadap kondisi fiskal cenderung berlebihan karena APBN 2026 dikatakan telah disusun dengan berbagai skenario antisipatif. Penyesuaian belanja melalui refocusing disebut dilakukan secara terukur untuk menjaga efisiensi tanpa mengorbankan program prioritas.
Pemerintah juga disebut memilih tidak menaikkan harga bahan bakar bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak global. Kebijakan ini dipaparkan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, sementara pengendalian defisit dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara, termasuk pemanfaatan windfall komoditas.
Di bidang investasi, realisasi investasi pada kuartal pertama 2026 disebut mendekati Rp500 triliun dan dipandang mencerminkan kepercayaan investor yang masih tinggi. Dosen dan pengamat kebijakan publik Dr. Eko Wahyuanto menilai capaian tersebut didorong oleh ekosistem kebijakan yang stabil, transparan, dan memiliki arah yang jelas. Ia juga menyebut investasi tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi turut ditopang modal domestik.
Pemerataan investasi ke luar Pulau Jawa turut disebut sebagai cerminan pendekatan pembangunan Indonesia-sentris, yang dinilai berdampak pada pemerataan ekonomi dan pengurangan ketimpangan regional. Selain itu, peningkatan penyerapan tenaga kerja dikemukakan sebagai dampak lanjutan dari pertumbuhan investasi, yang diposisikan sebagai indikator bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga kesejahteraan.
Dengan rangkaian indikator dan program tersebut, tulisan itu menyimpulkan bahwa narasi BOI tentang melemahnya ekonomi nasional tidak sejalan dengan kondisi yang digambarkan di lapangan. Kritik tetap dinilai penting dalam demokrasi, namun ditekankan perlu berbasis data dan analisis yang objektif.
