Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi ekonomi menyusul eskalasi perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang dinilai berpotensi memicu gejolak ekonomi global. Konflik di Timur Tengah tersebut diperkirakan berdampak pada harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi fiskal Indonesia.
Kekhawatiran atas dampak konflik terhadap ekonomi nasional mengemuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026) malam. Dalam rapat itu, sejumlah pejabat ekonomi memaparkan simulasi dan langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar skenario terburuk tidak terjadi. “Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tetapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang,” kata Prabowo.
Meski demikian, Presiden menegaskan kondisi Indonesia hingga saat ini masih relatif aman dari dampak langsung konflik tersebut. Namun, ia mengingatkan jajaran kabinet untuk tetap waspada. “Walaupun merasa aman, tidak panik, kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek,” ujarnya.
Dalam sidang itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan analisis terkait potensi dampak perang terhadap perekonomian Indonesia.
Airlangga menjelaskan pemerintah telah menyusun sejumlah skenario jika konflik berlangsung lama, mulai dari lima bulan hingga sepuluh bulan. Skenario tersebut terutama mempertimbangkan lonjakan harga minyak mentah dunia yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia.
Dalam proyeksi pemerintah, harga minyak mentah dunia diperkirakan mencapai sekitar 90 dolar AS per barel jika konflik berlangsung selama lima bulan. Apabila perang berlanjut hingga enam bulan, harga minyak diperkirakan naik menjadi sekitar 97 dolar AS per barel. Sementara pada skenario terburuk, harga minyak dunia diproyeksikan melonjak hingga 115 dolar AS per barel apabila konflik berlangsung hingga sepuluh bulan.
Airlangga memaparkan skenario pertama dengan asumsi ICP 86 dolar AS per barel, kurs rupiah Rp17.000 per dolar AS, serta target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Dalam skenario ini, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) disebut berada di 6,8 persen dan defisit APBN diperkirakan 3,18 persen.
Ia kemudian menjelaskan skenario moderat dengan asumsi harga minyak 97 dolar AS per barel dan kurs rupiah sekitar Rp17.300 per dolar AS. Pada kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2 persen, imbal hasil SBN 7,2 persen, dan defisit APBN diperkirakan meningkat menjadi 3,53 persen.
Adapun pada skenario terburuk, Airlangga menyebut asumsi harga minyak 115 dolar AS per barel dan kurs rupiah Rp17.500 per dolar AS, dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen serta imbal hasil SBN 7,2 persen. Dalam skenario ini, defisit APBN diproyeksikan mencapai 4,06 persen.
“Jadi, artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden,” kata Airlangga.
Paparan tersebut menunjukkan pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas fiskal, termasuk opsi penyesuaian belanja negara dan penguatan kebijakan ekonomi agar tekanan terhadap APBN tetap dapat dikendalikan apabila konflik global berlangsung lebih lama.
