JAKARTA — Pemerintah menyesuaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah langkah efisiensi anggaran yang dilakukan seiring memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Penyaluran makanan dalam program tersebut kini diarahkan menjadi lima hari dalam sepekan dan diperkirakan dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 20 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyesuaian itu tidak diterapkan secara kaku. Pemerintah menyiapkan pengecualian bagi sekolah berasrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
Airlangga juga mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung kebijakan efisiensi tersebut. “Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif serta berpartisipasi aktif dan mendukung efisiensi dan budaya kerja ini,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa frekuensi pemberian makan akan disesuaikan dengan hari kehadiran siswa di sekolah. Karena mayoritas sekolah menerapkan lima hari masuk, jatah MBG akan mengikuti jadwal tersebut. Namun, bagi sekolah yang masih menerapkan enam hari masuk, pemberian makan tetap diberikan sebanyak enam kali.
Pemerintah menyebut penyesuaian ini sebagai bagian dari transformasi struktural untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang lebih efisien dan terukur dalam situasi krisis.
Selain penyesuaian MBG, pemerintah juga menetapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 April 2026 itu ditujukan untuk menekan konsumsi BBM nasional serta mendorong digitalisasi pelayanan publik.
