JAKARTA — Pemerintah memilih menempuh langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di level 3 persen, di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu tensi geopolitik dan potensi lonjakan harga minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya disiplin fiskal, sehingga pemerintah tidak mengambil opsi pelonggaran aturan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berpotensi melebarkan defisit.

“Jadi jelas arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3 persen. Tadi juga ada rapat koordinasi khusus untuk menindaklanjuti sidang paripurna kemarin,” kata Airlangga dalam media gathering pada Senin (16/3/2026) petang, usai rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Keuangan dan jajaran kementerian terkait.

Menurut Airlangga, langkah efisiensi belanja K/L merupakan respons strategis terhadap berbagai risiko global yang dapat menekan perekonomian. Dalam rapat tersebut, setiap K/L diminta menghitung potensi efisiensi anggaran yang bisa dilakukan. Namun, besaran efisiensi yang akan diterapkan masih dalam tahap finalisasi dan menunggu keputusan akhir Presiden.

Airlangga menjelaskan, opsi pelebaran defisit melalui Perppu ditempatkan sebagai skenario terburuk yang hanya akan dipertimbangkan jika krisis geopolitik global berlangsung lebih lama dari perkiraan. “Terkait dengan skenario, itu adalah skenario saat kita krisis. Nah, langkah yang diambil per hari ini adalah memotong anggaran supaya kita tidak lewat dari 3 persen,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tiga skenario kondisi ekonomi Indonesia apabila terjadi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Skenario tersebut disusun berdasarkan asumsi durasi konflik yang relatif panjang, yakni sekitar 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan atau sampai akhir tahun anggaran 2026.