Pemerintah memastikan terus melakukan diplomasi intensif terkait kapal tanker Pertamina yang saat ini berada di wilayah Selat Hormuz. Istana Kepresidenan menyatakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait terus dijalin untuk menjaga keamanan pasokan energi nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus berkomunikasi mengenai perkembangan proses tersebut. “Terus kami lakukan komunikasi,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Prasetyo juga meminta agar polemik terkait proses negosiasi kapal tanker itu tidak disalahartikan sebagai ancaman terhadap stok bahan bakar nasional. Ia menegaskan pemerintah telah mengantisipasi dampak kendala distribusi agar tidak mengganggu stabilitas suplai di dalam negeri.
“Tapi kan kemudian jangan atau mohon tidak dikaitkan bahwa akibat proses negosiasi yang belum nanti seolah-olah akan mengganggu stok suplai. Kan tidak tidak seperti itu,” tegas Prasetyo.
Berdasarkan data yang ada, tonase minyak yang tertahan di wilayah tersebut mencapai sekitar 1,8 juta barel. Jumlah itu disebut setara dengan cadangan kebutuhan nasional untuk satu hingga dua hari.
Meski demikian, Prasetyo menyatakan pemerintah telah menyiapkan strategi mitigasi agar kebutuhan energi tetap aman, termasuk dengan mengamankan sumber-sumber suplai dari lokasi lain. “Jadi itu setara dengan mungkin cadangan kita satu sampai dua hari dan artinya pemerintah juga tidak tinggal diam hanya kepada masalah tersebut kan. Sumber-sumber suplai dari tempat yang lain harus kita secure,” jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Menurutnya, hal tersebut menjadi prioritas mengingat posisi strategis perairan itu bagi jalur logistik global, termasuk operasional kapal-kapal tanker milik negara.
“Kita kembali menegaskan pentingnya semua pihak menahan diri secara maksimal, menghormati kedaulatan, serta mengutamakan dialog. Dialog merupakan satu-satunya jalan untuk penyelesaian konflik,” ujar Yvonne dalam kesempatan terpisah.
