Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia. Di tengah tekanan global pada harga energi, salah satu langkah yang dikaji adalah penerapan kerja fleksibel melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan fleksibilitas kerja tersebut masih dalam tahap kajian sebagai respons atas lonjakan harga energi global. “Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja. Akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” ujar Airlangga dalam keterangan yang dikutip Rabu (25/3/2026).
Rencana WFH itu disiapkan untuk diterapkan satu hari dari lima hari kerja. Pemerintah menargetkan kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diadopsi sektor swasta dan pemerintah daerah, dengan mekanisme yang masih disiapkan.
Di sektor pertahanan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama TNI melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada sektor nonoperasional, tanpa mengganggu kesiapsiagaan pertahanan negara. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan kebijakan tersebut bersifat antisipatif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi nasional.
“Efisiensi ini merupakan wujud kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis, bukan karena kondisi darurat,” kata Rico.
Kemhan menyebut efisiensi dilakukan secara terukur, antara lain melalui pengaturan penggunaan kendaraan dinas, optimalisasi angkutan pegawai, serta penyesuaian penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) berdasarkan indeks prioritas operasi. Dalam fungsi tertentu, pengaturan hari kerja juga menjadi salah satu opsi efisiensi. Kemhan memastikan langkah-langkah tersebut tidak mengurangi kesiapan operasional TNI.
Pemerintah juga menegaskan cadangan energi nasional saat ini berada dalam kondisi aman. Karena itu, efisiensi diposisikan sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional secara berkelanjutan.
Dari parlemen, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan dukungan terhadap kebijakan efisiensi BBM di sektor pertahanan. Menurutnya, efisiensi mencerminkan komitmen pada tata kelola pertahanan yang lebih modern dan berkelanjutan di tengah dinamika geopolitik global serta tantangan fiskal nasional.
Dave menilai efisiensi bukan bentuk pengurangan komitmen terhadap pertahanan, melainkan upaya memastikan setiap sumber daya digunakan secara lebih bijak dan berorientasi pada kebutuhan strategis. Ia juga berpendapat, selama prinsip kesiapan operasional tetap dijaga, langkah efisiensi dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Sementara itu, Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai efisiensi BBM di sektor pertahanan memiliki makna strategis yang lebih luas. Selain terkait disiplin fiskal, ia memandang kebijakan tersebut mencerminkan kehati-hatian negara di tengah ketidakpastian global, sekaligus menjadi sinyal politik bahwa Indonesia memilih menjaga postur pertahanan yang proporsional dan tidak menonjol di tengah eskalasi konflik global.
