JAKARTA — Pemerintah menegaskan kembali arah kebijakan ekonomi di tengah tekanan global yang dinilai belum sepenuhnya mereda. Kenaikan harga energi, fluktuasi komoditas, serta dinamika geopolitik disebut menjadi faktor eksternal yang tidak dapat dihindari, sehingga pemerintah menyiapkan langkah yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mengarah pada penyesuaian jangka menengah.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026). Pemerintah, kata Airlangga, memfokuskan kebijakan pada upaya menjaga stabilitas fiskal dengan memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang 3 persen.
Untuk menjaga ruang fiskal, pemerintah menempuh efisiensi anggaran lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini diposisikan sebagai instrumen utama agar kondisi fiskal tetap aman tanpa mengorbankan program prioritas.
Tekanan eksternal, terutama lonjakan harga energi dan ketidakpastian global, menjadi konteks yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Dalam situasi seperti ini, disiplin fiskal dinilai penting agar perekonomian nasional tidak mudah terguncang.
Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif di sektor energi dan komoditas. Di antaranya peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta kajian ulang kebijakan pajak ekspor untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Di sisi transformasi energi, pemerintah mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi biaya sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian energi.
Pemerintah juga mewacanakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH). Kebijakan ini disebut tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga berpotensi diterapkan di sektor swasta dan pemerintah daerah.
Implementasi WFH direncanakan mulai setelah Idulfitri 2026, meski masih menunggu pematangan teknis serta perkembangan situasi global.
Dalam penjelasan pemerintah, langkah-langkah tersebut tidak semata terkait efisiensi anggaran atau penghematan bahan bakar. Perubahan pola kerja dan mobilitas masyarakat dipandang dapat menekan konsumsi energi, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas fiskal.
Meski demikian, efektivitas kebijakan bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi, sementara adaptasi terhadap perubahan global disebut sebagai tantangan yang tidak dapat diselesaikan secara instan.
Secara keseluruhan, kebijakan yang disiapkan mencerminkan pendekatan yang terukur: menjaga fondasi ekonomi tetap stabil sambil membuka ruang transformasi. Pemerintah menilai kebijakan ekonomi perlu bersifat adaptif, terarah, dan dapat diterjemahkan menjadi dampak nyata bagi masyarakat luas.
