Perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, mulai dari meningkatnya tensi geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara besar. Konflik di kawasan strategis serta dinamika kebijakan moneter negara maju turut mendorong volatilitas pasar keuangan global, yang pada gilirannya dapat menekan stabilitas perdagangan internasional dan kinerja fiskal banyak negara.
Di tengah situasi tersebut, Indonesia menegaskan upaya menjaga ketahanan fiskal agar tidak mudah terombang-ambing oleh gejolak eksternal. Tekanan global dinilai memiliki dampak langsung terhadap kepentingan domestik, terutama melalui jalur harga energi. Ketika konflik geopolitik meningkat, harga komoditas energi seperti minyak cenderung naik dan dapat memengaruhi struktur anggaran negara.
Indonesia yang masih mengimpor minyak mentah menghadapi risiko bertambahnya beban subsidi energi dan kompensasi apabila harga minyak dunia melonjak. Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga berpotensi menguat jika kenaikan harga minyak disertai pelemahan nilai tukar atau perlambatan ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran maksimal 3 persen dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 40 persen. Dalam kerangka kebijakan fiskal terbaru, pemerintah menempatkan APBN bukan hanya sebagai dokumen perencanaan keuangan, melainkan instrumen stabilisasi untuk menyerap guncangan eksternal sekaligus mendorong aktivitas ekonomi domestik.
Disiplin fiskal juga ditegaskan melalui upaya mempertahankan defisit di bawah 3 persen dari PDB. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan pemerintah telah melakukan berbagai simulasi dan stress test untuk menguji ketahanan APBN dalam beragam skenario global, termasuk kemungkinan kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, defisit anggaran dinilai masih dapat dijaga di bawah ambang batas yang ditetapkan.
Langkah antisipatif ini dipandang penting karena ketidakpastian global terus berkembang. Konflik di Timur Tengah, misalnya, dinilai berpotensi mendorong harga minyak dunia naik tajam. Dalam skenario harga minyak mencapai sekitar 90 dolar AS per barel, tekanan terhadap APBN dapat meningkat akibat biaya energi yang lebih tinggi. Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmen untuk tetap menjaga defisit tidak melampaui 3 persen dari PDB, termasuk melalui penyesuaian belanja pada sektor yang dianggap kurang prioritas bila diperlukan.
Di sisi lain, penguatan ekonomi domestik disebut menjadi strategi kunci untuk menjaga ketahanan nasional dalam situasi global yang tidak menentu. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas produksi dalam negeri dinilai perlu terus dijaga agar perekonomian tidak terlalu bergantung pada dinamika eksternal.
Namun, tantangan tetap muncul. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional mulai menunjukkan kehati-hatian terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia. Salah satu lembaga pemeringkat global disebut menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan alasan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit fiskal.
Kendati demikian, peringkat kredit Indonesia disebut masih berada pada level layak investasi (investment grade). Kondisi ini mencerminkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dinilai memiliki daya tahan. Pemerintah menegaskan stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas, termasuk menjaga defisit fiskal, rasio utang, serta stabilitas sektor keuangan.
Dalam perspektif lebih luas, ketahanan fiskal Indonesia dipandang sebagai hasil reformasi kebijakan sejak krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an. Sejak periode tersebut, Indonesia membangun kerangka disiplin fiskal melalui regulasi dan mekanisme pengawasan anggaran, termasuk batas defisit dan rasio utang yang menjadi fondasi untuk menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah juga menilai kebijakan fiskal yang adaptif diperlukan untuk menjawab tantangan dunia yang semakin kompleks. Di satu sisi, stabilitas keuangan negara perlu dijaga; di sisi lain, kebijakan fiskal juga dituntut mampu mendukung agenda pembangunan jangka panjang. Keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan stimulus ekonomi dinilai perlu dipertahankan agar pembangunan tidak terhambat, sementara stabilitas tetap terpelihara.
Melalui strategi tersebut, pemerintah berupaya memastikan gejolak global tidak berujung pada krisis fiskal domestik. APBN dirancang tetap tangguh, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan global, dengan penekanan pada komitmen menjaga defisit dan rasio utang dalam batas yang ditetapkan.
