Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi virtual bersama sejumlah menteri bidang ekonomi pada 28 Maret 2026 untuk membahas langkah pemerintah menghadapi gejolak geopolitik global yang dinilai berdampak pada stabilitas energi.
Airlangga menyatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan ekonomi. Sejumlah opsi yang dibahas meliputi pengaturan work from home (WFH) secara adaptif, efisiensi anggaran, penguatan kebijakan B50, serta usulan penghematan energi nasional.
Dalam unggahan di akun Instagram resminya, @airlanggahartarto_official, Airlangga menampilkan tangkapan layar rapat daring yang melibatkan sejumlah pejabat, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.
Airlangga menyebut seluruh langkah tersebut akan dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global yang berpengaruh terhadap stabilitas energi, rantai pasok, dan perekonomian nasional. Pemerintah, menurut dia, akan memastikan kebijakan yang diambil berjalan terukur dan responsif.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Perekonomian sempat menjadwalkan pengumuman kebijakan terkait gejolak geopolitik Timur Tengah pada 28 Maret 2026. Namun, konferensi pers tersebut diundur sembari pemerintah menyiapkan rincian kebijakan.
Terkait WFH, pemerintah menyatakan kebijakan bekerja dari rumah akan diterapkan setelah Lebaran. Airlangga mengatakan kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan akan diimbau pula untuk sektor swasta, namun tidak berlaku bagi pekerja di sektor pelayanan publik.
Airlangga menambahkan, WFH direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif.
