Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa perpecahan global, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan berbagai konflik berisiko memundurkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama puluhan tahun. PBB juga menekankan perlunya peningkatan investasi untuk mengejar target-target pembangunan yang telah disepakati secara internasional.
Dalam laporan Financing for Sustainable Development 2026 yang dimuat di laman resmi United Nations pada Kamis (9/4/2026), PBB meninjau kemajuan Komitmen Sevilla, sebuah kesepakatan tahun 2025 yang bertujuan mengamankan pendanaan sebesar 4 triliun dolar AS per tahun (sekitar Rp68.456 triliun). Dana tersebut dibutuhkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada akhir dekade ini.
Laporan itu menyebut kebutuhan investasi besar-besaran untuk memenuhi target pembangunan dalam empat tahun ke depan. Namun, menurut Li Junhua, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial (DESA), kesenjangan pembiayaan justru semakin melebar.
PBB mencatat penurunan tajam bantuan pembangunan pada saat negara-negara berkembang—terutama yang paling miskin dan rentan—menghadapi lonjakan biaya akibat kerusakan lingkungan dan dampak iklim, tingginya biaya modal, serta tekanan utang yang terus meningkat.
Sejumlah temuan dalam laporan menunjukkan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) turun 6 persen pada 2024 dan kembali merosot 23 persen pada tahun berikutnya. Sementara itu, beban pembayaran utang dilaporkan mencapai titik tertinggi dalam 20 tahun terakhir.
Dalam laporan tersebut, PBB juga menyoroti perubahan aliansi perdagangan dan investasi oleh negara-negara besar yang dinilai kerap merugikan negara-negara termiskin. “Negara-negara besar sedang merombak aliansi perdagangan dan investasi mereka, yang sering kali merugikan negara-negara termiskin. Hal ini merusak dasar-dasar kerja sama global,” tulis PBB.
Sebagai contoh, rata-rata tarif pajak ekspor dari negara-negara paling tertinggal di dunia (LDCs) naik dari 9 persen menjadi 28 persen pada 2025. Untuk negara berkembang lainnya (tidak termasuk China), rata-rata tarif meningkat dari 2 persen menjadi 19 persen, atau lebih dari delapan kali lipat.
PBB menambahkan bahwa konflik di Timur Tengah memicu guncangan besar terhadap ekonomi global yang disebut sudah rapuh. Dampaknya mulai dirasakan negara-negara berkembang, mulai dari persoalan energi, pangan, perdagangan, hingga keberlanjutan utang.
Meski demikian, laporan tersebut juga mencatat sejumlah perkembangan positif. Pengeluaran untuk energi terbarukan pada 2024 mencapai rekor tertinggi sebesar 2,2 triliun dolar AS (sekitar Rp37.650 triliun), atau dua kali lipat dari investasi pada bahan bakar fosil. Selain itu, perdagangan Selatan-Selatan—perdagangan antar sesama negara berkembang—dilaporkan meningkat empat kali lipat dalam 20 tahun terakhir.
Li Junhua menyimpulkan bahwa penerapan Komitmen Sevilla masih menjadi opsi utama untuk menutup kesenjangan pembiayaan menuju pencapaian SDGs. “Menerapkan Komitmen Sevilla tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan menuju SDGs,” ujarnya.
