Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa perpecahan global, ketegangan geopolitik, dan berbagai konflik berisiko memundurkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama puluhan tahun. PBB juga menekankan perlunya peningkatan investasi untuk mencapai target-target pembangunan yang telah disepakati secara internasional.
Dalam laporan Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan 2026 yang dimuat di laman resmi United Nations pada Kamis (9/4/2026), PBB meninjau kemajuan Komitmen Sevilla, sebuah kesepakatan tahun 2025 yang bertujuan mengamankan pendanaan sebesar 4 triliun dolar AS per tahun (sekitar Rp68.456 triliun). Dana tersebut disebut dibutuhkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada akhir dekade ini.
Laporan itu menyebut bahwa meski diperlukan peningkatan investasi besar-besaran untuk memenuhi target pembangunan dalam empat tahun ke depan, kesenjangan pembiayaan justru semakin melebar. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial (DESA), Li Junhua, menyampaikan bahwa kondisi tersebut menunjukkan tantangan pendanaan yang kian berat.
PBB mencatat bantuan pembangunan mengalami penurunan tajam ketika negara-negara berkembang—terutama yang paling miskin dan rentan—menghadapi lonjakan biaya akibat kerusakan lingkungan dan dampak iklim, tingginya biaya modal, serta tekanan utang yang terus menumpuk. Temuan laporan menunjukkan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) turun 6 persen pada 2024 dan kembali merosot 23 persen pada tahun berikutnya. Pada saat yang sama, beban pembayaran utang dilaporkan telah mencapai titik tertinggi dalam 20 tahun terakhir.
Menurut laporan tersebut, negara-negara besar juga tengah merombak aliansi perdagangan dan investasi mereka, yang dinilai sering kali merugikan negara-negara termiskin dan mengganggu fondasi kerja sama global. Salah satu contoh yang disoroti adalah rata-rata tarif pajak ekspor dari negara-negara paling tertinggal di dunia (LDCs) yang melonjak dari 9 persen menjadi 28 persen pada 2025. Sementara itu, untuk negara berkembang lainnya (tidak termasuk China), rata-rata tarif naik dari 2 persen menjadi 19 persen, atau meningkat lebih dari delapan kali lipat.
Laporan PBB turut menyoroti dampak konflik di Timur Tengah yang memicu guncangan besar terhadap perekonomian global yang dinilai sudah rapuh. Negara-negara berkembang disebut mulai merasakan dampaknya, mulai dari persoalan energi, pangan, perdagangan, hingga keberlanjutan utang.
Meski demikian, PBB mencatat sejumlah perkembangan positif. Pengeluaran untuk energi terbarukan mencapai rekor tertinggi pada 2024, yakni 2,2 triliun dolar AS (sekitar Rp37.650 triliun), atau dua kali lipat dari investasi pada bahan bakar fosil. Selain itu, perdagangan Selatan-Selatan—perdagangan antarnegara berkembang—dilaporkan meningkat empat kali lipat dalam 20 tahun terakhir.
Li Junhua menyimpulkan bahwa penerapan Komitmen Sevilla tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan menuju pencapaian SDGs.
