Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai perkembangan terbaru dalam transisi kekuasaan di Sudan sebagai situasi yang sangat memprihatinkan. PBB menyatakan akan terus memantau kondisi di negara tersebut dan mendorong agar proses transisi kembali berjalan secepat mungkin.
Menurut laporan AFP pada Jumat (12/11/2021), penguasa de facto Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan membubarkan pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada akhir bulan lalu. Burhan juga menahan sejumlah pemimpin sipil, yang memicu kecaman internasional.
PBB soroti pembentukan dewan transisi baru
Burhan kemudian menunjuk dewan transisi baru pada Kamis waktu setempat. Dewan tersebut tidak mencakup perwakilan dari blok utama yang menuntut pengalihan kekuasaan ke pemerintahan sipil.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan PBB mencermati perkembangan itu dan menilainya mengkhawatirkan. “Kami jelas melihat perkembangan ini. Mereka sangat mengkhawatirkan. Kami ingin melihat kembalinya transisi secepat mungkin,” kata Dujarric kepada wartawan.
PBB juga menyerukan pembebasan Hamdok dan pihak-pihak lain yang ditahan. “Kami ingin melihat pembebasan Perdana Menteri Hamdok serta semua politisi dan pemimpin lainnya yang telah ditahan,” ujarnya.
Dewan Keamanan PBB bertemu tertutup
Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan tertutup mengenai Sudan pada Kamis waktu setempat. Pertemuan tersebut disebut telah dijadwalkan sebelumnya.
Namun, Dewan Keamanan tidak mengeluarkan pernyataan bersama. Inggris, yang menyerukan pertemuan itu, disebut tidak berupaya mengamankan pernyataan bersama karena Rusia memberikan dukungan kepada Burhan.
Seorang utusan yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan Moskow menilai Burhan diperlukan untuk menjaga stabilitas. Utusan tersebut tidak bersedia disebutkan namanya.
Inggris: tindakan sepihak militer bertentangan dengan deklarasi konstitusional
Utusan Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, menyampaikan kekhawatiran atas laporan tindakan sepihak lanjutan oleh militer. “Kami tetap sangat prihatin dengan laporan tindakan sepihak lebih lanjut oleh militer, yang bertentangan dengan semangat dan surat deklarasi konstitusional,” kata Woodward kepada wartawan usai pertemuan.
Dalam pertemuan yang sama, utusan khusus PBB untuk Sudan Volker Perthes menilai ruang untuk dialog damai menyempit. Woodward menyebut Perthes “sangat jujur dalam penilaiannya bahwa jendela sekarang ditutup untuk dialog dan resolusi damai.”
