JAKARTA — Pasar konstruksi di Timur Tengah dan Afrika Utara disebut masih menawarkan peluang besar meski terdampak krisis finansial global. Pemerintah di kedua kawasan itu dinilai tetap agresif mendorong pembangunan dengan nilai investasi mencapai miliaran dolar AS.
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Sumaryanto Widayatin, mengatakan nilai investasi di Timur Tengah dapat mencapai lebih dari US$ 980 miliar. Sementara itu, investasi di Afrika Utara diperkirakan sekitar US$ 290 miliar. “Ini merupakan gambaran pasar konstruksi di sana,” ujarnya, Kamis (14/4).
Menurut Sumaryanto, setidaknya ada tiga negara di Timur Tengah yang berpotensi menjadi tujuan investasi. Irak disebut tengah gencar membangun kembali negaranya pascaperang. Palestina juga dinilai sedang menata kembali kawasan yang rusak, dengan nilai investasi mencapai US$ 7,7 miliar. Adapun Yordania, meski tidak mengalami perang, disebut cukup aktif membangun infrastruktur.
Di Afrika Utara, peluang investasi disebut terlihat di Aljazair dan Libya. Nilai investasi infrastruktur di Aljazair diperkirakan mencapai US$ 80 miliar, sedangkan Libya sekitar US$ 200 miliar. Sumaryanto menyebut investasi tersebut diarahkan untuk pembangunan fasilitas umum, jalan, dan jembatan.
Meski dinilai menggiurkan, minat kontraktor untuk masuk ke pasar Timur Tengah dan Afrika Utara disebut masih terbatas. Sejauh ini, baru dua kontraktor yang disebut telah menyasar kawasan tersebut, yakni Wijaya Karya yang mengerjakan proyek infrastruktur di Aljazair dan Waskita Karya yang mengincar proyek infrastruktur di Abu Dhabi.
Presiden Direktur Wijaya Karya, Bintang Perbowo, menyebut terdapat sejumlah kendala yang membuat kontraktor enggan berekspansi. Salah satunya belum adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (double tax) antara Indonesia dan Aljazair, sehingga skema pajak yang diterapkan bervariasi. “Nilainya sekitar 8% sampai 12%,” katanya.
Selain itu, jaminan perbankan dari Indonesia untuk sebuah proyek disebut tidak berlaku di Aljazair. Kontraktor harus menggunakan bank korespondensi yang dapat diterima di negara tersebut, yang pada akhirnya membuat akses permodalan menjadi lebih terbatas.
