Upaya mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Gaza mendapat momentum baru setelah Otoritas Palestina membentuk kantor penghubung untuk berkoordinasi dengan Board of Peace (BOP). Langkah ini dinilai bukan sekadar urusan administratif, melainkan penguatan jalur diplomasi dan kemanusiaan di tengah situasi yang masih rapuh.
Dalam perkembangan tersebut, Indonesia menempatkan diri sebagai pihak yang mendorong penguatan koordinasi kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keterlibatan Indonesia dalam BOP dilandasi semangat kemanusiaan, bukan kepentingan geopolitik. Komitmen itu diterjemahkan melalui dukungan terhadap mekanisme koordinasi yang lebih efektif, termasuk pembentukan liaison office oleh Palestina.
Krisis berkepanjangan di Gaza disebut telah meninggalkan dampak besar bagi warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam konteks ini, pendekatan militer semata dipandang tidak memadai. Perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta keberlanjutan proses politik menjadi kebutuhan yang ditekankan dalam berbagai upaya diplomasi.
Melalui BOP, Indonesia mendorong agar stabilitas keamanan berjalan seiring dengan distribusi bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi sosial. Penekanan tersebut menempatkan diplomasi Indonesia pada kerja-kerja yang berorientasi pada pemulihan kondisi masyarakat terdampak, tidak hanya pada pernyataan solidaritas.
Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif internasional, termasuk International Stabilization Force (ISF). Dalam kerangka ini, kontingen Indonesia diarahkan untuk membantu perlindungan warga sipil serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak konflik.
Pendekatan tersebut disebut sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kebijakan luar negeri Indonesia ditegaskan tetap membela hak rakyat Palestina untuk hidup aman dan bermartabat.
Pembentukan kantor penghubung Palestina dengan BOP diharapkan mempercepat dan mengefektifkan koordinasi. Dengan komunikasi yang lebih terstruktur, distribusi bantuan, pengawasan gencatan senjata, serta langkah-langkah rekonstruksi dinilai dapat dilakukan secara lebih responsif.
