Pakistan menawarkan diri sebagai mediator diplomatik di tengah meningkatnya eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Dengan dukungan Turki dan Mesir, Islamabad disebut aktif menyampaikan pesan antara Washington dan Teheran dalam upaya mendorong gencatan senjata.
Peran tersebut menegaskan bahwa di balik konflik yang kian terbuka, jalur diplomasi masih berjalan. Pakistan pun kembali menempatkan diri di posisi sentral sebagai pihak yang mencoba menjembatani komunikasi antarnegara.
Keinginan Pakistan menjadi mediator bukan hal baru. Negara itu memiliki rekam jejak panjang sebagai penengah dalam berbagai konflik internasional, memanfaatkan posisi geografis serta relasi strategisnya dengan sejumlah kekuatan besar.
Salah satu contoh penting terjadi pada 1971, ketika Pakistan membantu membuka jalur komunikasi antara AS dan China pada era Presiden Richard Nixon. Upaya itu kemudian berkontribusi pada perubahan peta geopolitik Perang Dingin dan membuka hubungan resmi Washington-Beijing.
Pada 1980-an, Pakistan kembali berperan dalam proses yang menghasilkan Geneva Accords, yang membuka jalan bagi penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan. Dalam fase ini, Pakistan disebut tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga terlibat langsung dalam dinamika konflik yang berlangsung.
Peran mediasi Pakistan berlanjut hingga era modern. Pakistan terlibat dalam proses negosiasi antara AS dan Taliban yang berujung pada Doha Agreement 2020, serta beberapa kali berupaya menjembatani ketegangan antara Arab Saudi dan Iran. Pola tersebut menunjukkan diplomasi Pakistan dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bukan sekadar respons situasional.
Dalam konflik terbaru, Pakistan kembali mengambil peran serupa dengan taruhan yang dinilai lebih besar. Sejak dimulainya operasi militer AS dan Israel terhadap Iran pada awal 2026, Islamabad disebut meningkatkan komunikasi dengan sejumlah pihak terkait.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dilaporkan melakukan kontak langsung dengan Presiden Iran. Sementara itu, petinggi militer Pakistan juga disebut berkomunikasi dengan Donald Trump. Di saat yang sama, Menteri Luar Negeri Ishaq Dar mengonfirmasi bahwa Pakistan menjadi perantara penyampaian proposal gencatan senjata 15 poin dari AS kepada Iran.
Skema komunikasi ini berlangsung tidak langsung: pesan dari Washington disampaikan ke Teheran melalui Pakistan, dan sebaliknya. Meski Iran secara resmi menyangkal adanya negosiasi langsung, Iran tetap merespons proposal tersebut dengan versi alternatif, yang dinilai menunjukkan jalur diplomasi masih terbuka.
Posisi Pakistan dinilai unik karena memiliki hubungan kerja dengan AS sekaligus kedekatan geografis dan historis dengan Iran. Selain itu, Pakistan juga memiliki hubungan erat dengan negara-negara Teluk, sehingga dipandang sebagai salah satu aktor yang dapat diterima berbagai pihak dalam konflik.
Meski demikian, peluang keberhasilan mediasi disebut belum pasti. Perbedaan kepentingan, tuntutan masing-masing pihak, serta eskalasi militer yang terus berlangsung membuat proses negosiasi dinilai rapuh. Namun, keberadaan Pakistan sebagai mediator setidaknya membuka ruang bagi upaya de-eskalasi di tengah konflik yang meluas.
