Perang Amerika Serikat–Israel dengan Iran memicu dampak ekonomi dan kekhawatiran di India, mulai dari meningkatnya kekurangan bahan bakar, tekanan terhadap nilai tukar rupee, hingga kecemasan jutaan warga India yang bekerja di negara-negara Teluk. Namun, sebulan sejak konflik berlangsung, Pakistan—bukan India—justru tampil mengklaim diri sebagai pihak yang siap memediasi.
Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyatakan awal pekan ini bahwa Islamabad akan segera menjadi tuan rumah pembicaraan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Meski begitu, baik Washington maupun Teheran belum mengonfirmasi peran diplomatik Pakistan tersebut.
Di sisi lain, India memilih sikap yang lebih terukur. New Delhi menyerukan pengekangan, bekerja melalui jalur diplomasi yang tenang, serta memprioritaskan keamanan energi dan keselamatan diaspora India di kawasan.
Di dalam negeri, pendekatan pemerintah India memicu kritik dari oposisi. Pemimpin Partai Kongres Rahul Gandhi menyebut kebijakan luar negeri India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi sebagai sebuah “lelucon universal”. Anggota parlemen Partai Kongres Jairam Ramesh juga mengkritik, dengan menilai bahwa setelah “keberhasilan militer yang tidak diragukan” dari India dalam aksinya melawan Pakistan pada Operasi Sindoor Mei 2025, keterlibatan diplomatik Pakistan dan pengelolaan narasinya dinilai lebih unggul dibanding pemerintah Modi.
Sejumlah pengamat menilai, secara internasional peran Pakistan dapat memberi visibilitas dan relevansi langsung, terutama di Washington, dengan memposisikan diri sebagai penghubung pada saat ketegangan meningkat.
Shanthie Mariet D’Souza, presiden Mantraya—forum riset independen—menyebut pemerintah Modi menggambarkan konflik tersebut sebagai perang yang jauh dan tidak memerlukan intervensi India. Menurutnya, pandangan itu bertentangan dengan upaya India sebelumnya untuk memposisikan diri sebagai mediator potensial dalam perang Ukraina, serta tidak sejalan dengan dampak besar perang Iran terhadap keamanan energi India.
D’Souza menilai, meski sikap pemerintah mungkin belum memengaruhi popularitas Modi, konflik berkepanjangan dengan konsekuensi ekonomi dapat berdampak pada tingkat persetujuan publik. Ia juga menyebut kurangnya netralitas India membatasi kemampuan New Delhi untuk bertindak sebagai mediator dan melemahkan klaim otonomi strategisnya.
Harsh Pant, kepala program studi strategis di Observer Research Foundation (ORF) New Delhi, mengatakan dampak politik akan sangat bergantung pada lamanya perang berlangsung. Ia menilai, jika krisis berlanjut dan tekanan terhadap India meningkat sementara pemerintah tidak mampu menanganinya di dalam negeri, situasi itu dapat berimbas pada pemerintahan Modi. Pant juga menekankan bahwa respons awal India menunjukkan solidaritas dengan negara-negara Arab, mengingat hubungan dengan mereka terus berkembang dan sangat penting bagi kepentingan India.
Di tengah perbandingan dengan Pakistan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar menegaskan India tidak akan bertindak sebagai “perantara” seperti Pakistan dalam perang AS-Israel dengan Iran. Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi saran agar India meniru peran Pakistan, sekaligus menegaskan bahwa New Delhi menjalankan kebijakan luar negeri independen dan tidak bertindak sebagai perantara dalam konflik yang digerakkan pihak lain.
Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz merupakan tantangan yang “mengkhawatirkan” bagi keamanan energi. Namun, ia mengatakan pemerintah memastikan pasokan domestik tetap stabil dengan memanfaatkan cadangan strategis, mendiversifikasi impor dari 41 negara, serta melakukan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan.
Ajay Bisaria, mantan komisaris tinggi India untuk Pakistan, menilai India tidak menghadapi dampak politik domestik yang langsung. Namun, ia mengatakan ada kekhawatiran di kalangan kebijakan bahwa India terlihat terlalu berhati-hati dan tidak secara aktif mempengaruhi perkembangan situasi, terutama jika dibandingkan dengan pendekatan Pakistan yang lebih tegas.
Meski begitu, Bisaria mengingatkan agar peran Pakistan tidak dilebih-lebihkan. Ia menyebut manfaat Pakistan bersifat fasilitasi taktis, sementara kekuatan India terletak pada keseimbangan, multi-alignment, dan otonomi strategis jangka panjang. Menurutnya, tantangan New Delhi adalah mengubah posisi tersebut menjadi pengaruh yang terlihat ketika peluang diplomatik terbuka.
Bisaria juga menilai peran Pakistan lebih sebagai penghubung ketimbang “broker” kekuatan, sejalan dengan pola masa lalu ketika Islamabad kerap memfasilitasi diplomasi jalur belakang AS, dari pembukaan hubungan dengan Cina pada 1971 hingga krisis sandera Iran pada 1981. Ia menambahkan, keuntungan Pakistan saat ini adalah visibilitas dan relevansi di Washington ketika India berada di pinggir panggung—yang bisa berujung pada pengaruh diplomatik jangka pendek atau goodwill—namun secara struktural keseimbangan dengan India tetap tidak berubah, mengingat bobot global India dinilai jauh melampaui Pakistan.
