Pakistan disebut memainkan peran kunci dalam mendorong Amerika Serikat (AS) dan Iran menyepakati gencatan senjata sementara, setelah kedua negara terlibat perang hampir enam minggu. Kesepakatan itu dicapai melalui pembicaraan jalur belakang yang dipimpin Islamabad, dengan hasil final muncul kurang dari 90 menit sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump untuk melancarkan serangan besar ke Iran pada Selasa (7/4) malam.

Trump mengumumkan kesepakatan tersebut melalui platform Truth Social. Pernyataan itu kemudian ditegaskan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang juga mengonfirmasi tercapainya gencatan senjata sementara melalui media sosial X.

Namun, sejumlah rincian masih memunculkan pertanyaan. Trump mengklaim Iran akan mengizinkan transit pelayaran tanpa hambatan melalui Selat Hormuz. Sementara Araghchi menyatakan pelayaran di jalur tersebut harus berada di bawah pengawasan Angkatan Bersenjata Iran. Selain itu, muncul pertanyaan apakah Lebanon termasuk dalam cakupan gencatan senjata, apakah AS menyetujui Iran melanjutkan pengayaan uranium, serta sejauh mana tuntutan Iran—yang disampaikan dalam format 10 poin—diterima Washington.

Di tengah perbedaan pernyataan itu, terdapat satu titik temu: pengakuan kedua pihak atas peran sentral Pakistan sebagai mediator yang membantu mengembalikan pihak-pihak yang saling tidak percaya ke meja perundingan.

Menurut laporan Al Jazeera pada Rabu (8/4), Trump disebut menyetujui gencatan senjata setelah berbicara dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir. Keduanya meminta Trump menahan rencana serangan ke Iran pada Selasa malam.

Araghchi juga menyampaikan terima kasih kepada Sharif dan Munir, serta menyebut Iran menerima gencatan senjata atas permintaan Sharif. “Atas nama Republik Islam Iran, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada saudara-saudara kami,” ujar Araghchi.

Sekitar 90 menit setelah pengumuman awal, Sharif mengunggah pernyataan yang menegaskan gencatan senjata sebagai capaian diplomatik besar Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyatakan Iran dan AS menyepakati gencatan senjata segera dan mengundang kedua pihak melanjutkan negosiasi di Islamabad.

“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Republik Islam Iran dan Amerika Serikat, bersama sekutu mereka, telah menyetujui gencatan senjata segera di semua wilayah termasuk Lebanon dan lainnya, BERLAKU SEGERA,” tulis Sharif.

Sharif dilaporkan telah berbicara dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Rabu (8/4). Negosiasi lanjutan dijadwalkan dimulai Jumat (10/8) di Islamabad dengan delegasi AS yang dipimpin Wakil Presiden JD Vance.

Perang AS-Iran disebut meletus sejak 28 Februari dan dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Konflik tersebut disebut telah menewaskan lebih dari dua ribu orang dan mengganggu pasokan minyak global.

Awal keterlibatan Pakistan

Pakistan mulai terlibat diplomasi tak lama setelah serangan awal AS-Israel terhadap Iran. Saat serangan pertama menghantam Teheran, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar yang berada di Arab Saudi mengeluarkan pernyataan dan menelepon Araghchi untuk menyampaikan solidaritas.

“Pakistan siap memfasilitasi dialog antara Washington dan Teheran di Islamabad,” kata Dar saat berbicara di Senat Pakistan pada 3 Maret.

Di dalam negeri, Pakistan menghadapi gejolak. Pada 1 Maret, demonstran di Karachi dilaporkan menewaskan sedikitnya 10 orang saat mencoba menyerbu konsulat AS. Komunitas Syiah Pakistan juga memantau situasi di tengah meningkatnya ketegangan sektarian. Menanggapi kondisi itu, Asim Munir memanggil ulama Syiah ke Rawalpindi dan memperingatkan bahwa kekerasan tidak akan ditoleransi.

Pada saat yang sama, Islamabad menghadapi tekanan lain, termasuk konflik terbuka dengan Taliban Afghanistan. Pakistan juga disebut menghadapi kenaikan biaya bahan bakar akibat gangguan di Selat Hormuz, serta kekhawatiran terkait remitansi pekerjanya di negara-negara Teluk.

Pada 12 Maret, Sharif dan Munir bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Jeddah. Pertemuan itu disebut menjadi ajang untuk menyatakan solidaritas dan mendorong penahanan diri atas meningkatnya serangan Iran di negara-negara Teluk. Pakistan berada dalam posisi harus menjaga pakta pertahanan dengan Arab Saudi tanpa terseret ke konfrontasi langsung dengan Iran, yang berbatasan hampir 1.000 kilometer.

Direktur Eksekutif Sanober Institute Qamar Cheema menilai kecaman awal Pakistan terhadap serangan AS-Israel krusial untuk membangun kepercayaan Iran dan memperkuat peran Pakistan sebagai pembawa damai. Mantan Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan AS Masood Khan juga menyebut aktor regional menginginkan keandalan, ketidakberpihakan, konsistensi, penahanan diri, dan hasil nyata. “Kami memenuhi semua kriteria itu. Kami tidak mencari keuntungan oportunistik. Kami mendapatkan kepercayaan mereka,” ujarnya.

Eskalasi perang dan pendalaman diplomasi

Di tengah proses diplomasi Pakistan, serangan udara Israel pada 16–17 Maret dilaporkan menewaskan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani. Sehari setelahnya, jet Israel menyerang South Pars, ladang gas terbesar di dunia yang disebut menyumbang sekitar 70% produksi gas Iran.

Serangan tersebut memicu balasan Iran terhadap infrastruktur energi di negara-negara Teluk dan mendorong lonjakan harga minyak dan gas. Dalam situasi itu, Ishaq Dar tiba di Riyadh pada 18 Maret untuk menghadiri pertemuan menteri luar negeri yang diselenggarakan Arab Saudi. Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang mengecam tindakan Israel, meski Turki dan Pakistan menolak bahasa yang terlalu keras agar tidak merusak kredibilitas di mata Teheran.

Di Riyadh, Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Mesir juga membentuk mekanisme kuadrilateral. Profesor hubungan internasional Universitas Ankara Betul Dogan-Akkas menilai format ini muncul akibat perpecahan diplomasi di negara-negara Teluk. Ia menyebut perbedaan di dalam Gulf Cooperation Council (GCC) mendorong kebutuhan akan aktor seperti Pakistan yang memiliki hubungan dengan kedua pihak sehingga dapat berperan sebagai mediator.

Pada 22–23 Maret, pejabat mengonfirmasi Asim Munir berbicara langsung dengan Trump, yang saat itu mengumumkan jeda lima hari serangan terhadap infrastruktur energi Iran sebagai sinyal keterbukaan diplomasi. Pada 23 Maret, Pakistan secara resmi menawarkan diri menjadi tuan rumah perundingan, yang kemudian ditegaskan Sharif melalui X. Sejumlah laporan menyebut pembicaraan akan digelar di Islamabad, sementara Iran membantah negosiasi dan Gedung Putih meredam spekulasi.

Pada 26 Maret, Dar mengonfirmasi AS menyampaikan proposal 15 poin kepada Iran melalui Pakistan, mencakup isu nuklir, pembatasan rudal, dan pembukaan Selat Hormuz. Teheran menolak proposal itu dan mengajukan tawaran tandingan 10 poin, termasuk penghentian permusuhan, pencabutan sanksi, reparasi, pengakuan kedaulatan selat, dan penarikan pasukan AS. Meski posisi masih berjauhan, pertukaran proposal melalui Islamabad menegaskan peran Pakistan dalam proses tersebut.

Menuju gencatan senjata

Pada Minggu Paskah (5/4), ketegangan mencapai puncak ketika Trump mengancam menghancurkan infrastruktur Iran jika Selat Hormuz tidak dibuka. Pakistan kemudian meningkatkan upaya diplomasi di balik layar. Islamabad mengajukan proposal gencatan senjata dua tahap sehari setelahnya, namun Trump disebut sempat menolak dan menetapkan tenggat.

Asim Munir kemudian terus berkomunikasi dengan kedua pihak hingga jam-jam terakhir, sebelum terobosan muncul setelah seruan publik Sharif. Dampak langsungnya disebut terlihat pada penurunan harga minyak sebesar 16%, Selat Hormuz bersiap dibuka kembali, dan Islamabad menjadi pusat aktivitas diplomatik.

Masih sementara, negosiasi berlanjut

Gencatan senjata AS-Iran ini masih bersifat sementara dan belum menjadi kesepakatan damai. Iran menyebutnya sebagai kemenangan, namun tetap meningkatkan kesiapan militer. Perbedaan utama juga belum terselesaikan, termasuk status Lebanon. Sharif menyebut Lebanon masuk dalam kesepakatan, tetapi Israel membantah dan serangan masih berlanjut di wilayah itu.

Sejumlah analis menilai peran Pakistan menandai perubahan penting karena negara tersebut kini berada di pusat diplomasi global, setelah sebelumnya tidak terlibat dalam Kesepakatan Nuklir Iran 2015. Di sisi lain, ada pula yang meragukan peran Pakistan karena dianggap belum memiliki sejarah panjang sebagai mediator dibanding Kuwait, Oman, atau Qatar.

Meski demikian, pengakuan dari Washington dan Teheran datang dengan cepat. Masood Khan menilai Pakistan telah mencatat pencapaian penting, meski hasil akhir tetap bergantung pada proses lanjutan. “Kami tidak ingin melihat kawasan kaya dunia Muslim hancur atau dunia terseret ke perang yang lebih luas,” ujarnya. “Keberhasilan akhir akan bergantung pada proses ke depan, tetapi bahkan pada tahap awal ini, Pakistan telah mengukir tempatnya dalam sejarah diplomasi dunia.”