Eskalasi geopolitik di Timur Tengah dinilai berpotensi menekan perekonomian Indonesia melalui kenaikan biaya energi dan logistik global. Kondisi tersebut disebut bukan sekadar mengganggu arus ekspor, tetapi juga menuntut langkah strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Susilo Nur Aji Cokro Darsono, menyoroti bahwa ketidakpastian akibat konflik Iran–Amerika Serikat semestinya mendorong Indonesia memperkuat diversifikasi pasar ekspor. Menurutnya, penguatan ini perlu dibarengi percepatan transformasi industri agar perekonomian tidak terlalu bergantung pada komoditas.
Susilo menjelaskan konflik di kawasan tersebut menegaskan tingginya risiko geographical concentration of trade, terutama karena sebagian besar perdagangan minyak dunia melewati wilayah yang rentan konflik. Ia menilai setiap gangguan di kawasan itu dapat berdampak sistemik pada biaya energi dan logistik global.
“Setiap gangguan di wilayah tersebut berdampak sistemik terhadap biaya energi dan logistik global. Dampaknya mulai terlihat dari meningkatnya biaya pengiriman dan perlambatan aktivitas manufaktur global,” kata Susilo, dikutip Jumat (10/4/2026).
Ia menilai meski pemerintah kerap menyampaikan rencana ekspansi ke pasar nontradisional, realisasinya masih tertinggal dibandingkan laju risiko geopolitik. Ketergantungan pada pasar utama yang sensitif terhadap gejolak global, menurutnya, menunjukkan mekanisme mitigasi risiko Indonesia masih berada pada tahap awal.
Karena itu, ia mendorong ekspansi ke pasar nontradisional dijadikan prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada pasar utama. Susilo menekankan diversifikasi pasar diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekspor di tengah ketidakpastian global.
“Diversifikasi pasar bukan lagi pilihan, melainkan keharusan struktural. Dengan memperluas pasar ekspor, Indonesia dapat meningkatkan export resilience di tengah ketidakpastian global,” ujarnya.
Selain diversifikasi pasar, Susilo menilai respons pemerintah perlu ditempuh melalui kebijakan yang terintegrasi dan disusun dalam beberapa horizon waktu. Dalam jangka pendek, ia menyarankan stabilisasi melalui subsidi energi dan pengendalian harga domestik untuk meredam tekanan inflasi.
Pada jangka menengah, ia menilai diperlukan penyesuaian struktural, antara lain diversifikasi sumber energi dan penguatan sistem logistik. Sementara dalam jangka panjang, transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri dan integrasi dalam perjanjian perdagangan global disebut menjadi kunci untuk memperkuat daya saing.
Susilo juga menyinggung peran pelaku usaha dalam menghadapi ketidakpastian global. Menurutnya, perusahaan perlu meningkatkan fleksibilitas operasional serta memperkuat manajemen risiko agar tetap kompetitif.
Lebih lanjut, ia menilai konflik geopolitik semestinya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Ia mengingatkan Indonesia tidak cukup mengandalkan keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga komoditas.
“Dalam jangka pendek, Indonesia mungkin memperoleh keuntungan dari sektor komoditas, tetapi tantangan jangka panjangnya adalah menghindari ketergantungan pada sumber daya alam,” ujarnya.
Ia menegaskan percepatan diversifikasi pasar dan transformasi industri berbasis nilai tambah perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
