Kalangan pakar dan peneliti energi menilai langkah Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama pasokan energi dengan Rusia sebagai keputusan taktis yang patut diapresiasi. Kesepakatan tersebut dicapai melalui pertemuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev, yang mencakup suplai minyak mentah (crude), LPG, serta pengembangan fasilitas penyimpanan (storage).
Peneliti Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ridho Hantoro, menilai tambahan pasokan dari Rusia masuk akal dalam konteks diversifikasi energi nasional. Menurutnya, kebijakan ini dapat memperluas opsi pasokan sekaligus mengurangi risiko konsentrasi impor yang selama ini menjadi salah satu kerentanan Indonesia.
“Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah taktis yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko konsentrasi impor,” ujar Ridho saat dihubungi, Jumat (17/4/2026).
Ridho juga memberikan penilaian positif terhadap rencana pembangunan fasilitas penyimpanan yang menjadi bagian dari kerja sama. Ia menilai penguatan infrastruktur storage merupakan langkah yang lebih fundamental dibanding sekadar menambah volume pasokan.
“Pembangunan storage adalah langkah strategis yang lebih fundamental, karena memperkuat ketahanan sistem, bukan hanya menambah volume pembelian sesaat,” katanya.
Meski mengapresiasi langkah pemerintah, Ridho mengingatkan keberhasilan kerja sama tidak semestinya berhenti pada capaian diplomatik. Ia menekankan pentingnya indikator teknis dalam implementasi, mulai dari harga pasokan yang kompetitif, kesesuaian jenis crude dengan kilang domestik, hingga efektivitas LPG dalam menekan impor.
“Keberhasilan kebijakan ini nanti tidak diukur dari headline diplomatiknya, tetapi dari hal-hal yang sangat konkret, apakah harga pasokan lebih kompetitif, apakah crude-nya cocok untuk kilang, apakah LPG benar-benar mengurangi tekanan impor, apakah storage berada di lokasi logistik yang tepat, dan apakah stok itu benar-benar bisa diakses cepat saat krisis,” tegasnya.
Ridho menempatkan kerja sama tersebut dalam konteks strategi transisi dan ketahanan energi nasional. Ia mengingatkan tambahan pasokan dari luar negeri tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar bila tidak diiringi penguatan sektor energi domestik.
“Ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi, bukan sebagai tujuan akhir. Indonesia tetap perlu paralel memperkuat lifting domestik, upgrading kilang, efisiensi konsumsi BBM, substitusi LPG, bioenergi, dan percepatan elektrifikasi. Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar kerentanannya,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan dosen dan peneliti kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ahmad Nizar Hilmi. Ia menilai kerja sama pasokan energi dengan Rusia tidak hanya berdimensi teknokratis, tetapi juga terkait dinamika ekonomi-politik energi global yang memengaruhi arah kebijakan domestik.
“Dalam perspektif kebijakan, kerja sama pasokan energi dengan Rusia perlu dibaca bukan sekadar solusi teknokratis untuk menambah stok, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang membentuk pilihan kebijakan domestik,” kata Ahmad Nizar.
Di sisi lain, ia menilai langkah pemerintah tetap relevan sebagai kebijakan stabilisasi di tengah tekanan global. Menurutnya, energi merupakan komoditas politik yang sensitif terhadap gejolak ekonomi.
“Menjaga suplai dan harga tetap terkendali berarti meredam potensi tekanan sosial akibat inflasi dan gejolak ekonomi. Karena itu, kebijakan ini bersifat pragmatis dalam jangka pendek, tetapi berisiko menjadi ‘manajemen ketergantungan’ jika tidak diiringi agenda perbaikan lain yang lebih mendasar,” pungkasnya.
