Para ahli menilai konflik di Timur Tengah berpotensi menekan perekonomian banyak negara Afrika, mengingat benua tersebut mengimpor sebagian besar produk minyak bumi yang dikonsumsinya. Ketergantungan pada impor membuat sejumlah negara rentan terhadap gangguan pasokan dari kawasan yang menjadi jalur penting aliran minyak global.
Nick Hedley, analis riset transisi energi di Zero Carbon Analytics, mengatakan Afrika merupakan pengimpor bersih produk minyak bumi sehingga mudah terdampak “guncangan” pasokan. Menurutnya, ketika pasokan minyak global mengetat, harga minyak cenderung naik, sementara mata uang negara-negara Afrika biasanya melemah karena investor memindahkan modal ke aset safe-haven seperti dolar AS.
Kombinasi kenaikan harga minyak dan pelemahan mata uang itu, kata Hedley, memperparah dampak di pasar yang bergantung pada impor seperti Kenya dan Ghana. Ia mencontohkan situasi serupa setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina pada 2022, ketika lonjakan harga minyak mentah dan melemahnya mata uang mendorong harga bahan bakar transportasi di Afrika Selatan naik lebih dari 25% dalam enam bulan.
Brendon Verster, ekonom senior di Oxford Economics, menyebut risiko jangka pendek terutama datang dari kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar akibat pergeseran investor ke aset aman. Sensitivitas pasar minyak terhadap konflik juga terkait dengan posisi strategis Selat Hormuz, jalur pelayaran sempit yang dilalui sekitar seperlima minyak mentah dunia.
Meski demikian, dampak kenaikan harga minyak di Afrika diperkirakan tidak merata. Sejumlah negara seperti Kenya dan Uganda menyatakan pasokan tetap stabil, sembari berupaya memastikan keberlanjutan pasokan. Di sisi lain, Nigeria dan Ghana memproduksi minyak mentah tetapi masih mengimpor sebagian besar produk minyak olahan, sehingga manfaat dari harga minyak global yang lebih tinggi menjadi terbatas.
Hedley menilai masih sulit memastikan apakah akan ada keuntungan bersih bagi negara-negara produsen. Menurutnya, produsen minyak bisa diuntungkan oleh kenaikan harga minyak mentah, tetapi masyarakat berisiko menghadapi biaya transportasi dan harga bahan bakar yang lebih tinggi, serta potensi kenaikan suku bunga.
Dalam skenario harga tinggi yang bertahan, negara-negara pengekspor minyak utama di Afrika bisa memperoleh tambahan pendapatan besar. Verster mencatat Nigeria mengekspor sekitar 1,5 juta barel per hari dan menyusun kerangka keuangan jangka menengahnya dengan asumsi harga minyak antara 64 hingga 66 dolar AS per barel sampai 2028. Ia menambahkan, konflik mendorong harga minyak melampaui 100 dolar AS per barel pada 9 Maret, level yang jika bertahan dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan negara-negara pengekspor seperti Angola, Aljazair, dan Libya.
Namun bagi sebagian besar rumah tangga Afrika, dampak langsungnya diperkirakan berupa kenaikan biaya hidup. Hedley menyoroti bahwa sebagian besar makanan dan barang diangkut melalui jalan darat, sehingga kenaikan biaya bahan bakar dapat cepat mendorong inflasi dan menekan daya beli.
Peter Attard Montalto, CEO konsultan asal Afrika Selatan Kruthan, mengatakan krisis ini turut menguji ketahanan ekonomi negara-negara Afrika. Ia menilai dampak nyata sejauh ini relatif terbatas bagi negara seperti Afrika Selatan, seraya menyebut reformasi ekonomi terbaru membantu menstabilkan mata uang dan pasar obligasi. Meski begitu, ia memperkirakan kenaikan harga minyak dan gas akan memicu inflasi dalam beberapa bulan mendatang.
Tekanan lebih besar diperkirakan dialami negara-negara yang mengikuti program Dana Moneter Internasional, karena biaya impor energi dapat menguras cadangan devisa yang sudah terbatas. Sejumlah analis memperingatkan negara yang dinilai paling rentan antara lain Sudan, Gambia, Republik Afrika Tengah, Lesotho, dan Zimbabwe.
Dalam jangka panjang, para analis memperkirakan krisis ini dapat memperkuat dorongan agar negara-negara Afrika mendiversifikasi sistem energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor. Kennedy Mbeva, peneliti di Pusat Studi Risiko Eksistensial Universitas Cambridge, menilai penguatan keamanan dan kedaulatan energi jangka panjang merupakan langkah strategis, yang menuntut keseimbangan antara tekanan keuangan jangka pendek dan investasi jangka panjang pada energi bersih serta industrialisasi hijau.
