Pakar Geopolitik Timur Tengah Dina Sulaeman memperingatkan bahwa konflik di Selat Hormuz berpotensi memicu krisis global yang dampaknya meluas, tidak terbatas pada sektor energi. Menurutnya, gangguan di kawasan tersebut dapat merembet ke sektor digital, pangan, hingga memengaruhi stabilitas ekonomi Amerika Serikat (AS).
Dina menjelaskan, Selat Hormuz menyimpan infrastruktur strategis berupa jaringan fiber optik yang menjadi bagian penting dari tulang punggung komunikasi dan teknologi global. Selain itu, jalur laut tersebut juga dilalui kapal-kapal yang mengangkut komoditas strategis lain di luar minyak dan gas, termasuk helium serta bahan baku pupuk.
“Jadi Selat Hormuz ini memang betul-betul penting. Tadi ada serat optik, lalu kapal yang lalu-lalang di sana tidak hanya membawa minyak dan gas, tapi juga helium yang penting untuk industri AI. Terus kemudian urea dan sulfur yang untuk pupuk dan kebergantungan dunia terhadap fertilizer,” ujar Dina dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto, Jumat (10/4/2026).
Ia menilai, jika terjadi gangguan di Selat Hormuz, dampaknya dapat memicu rantai krisis yang sistematis. Ketegangan di jalur tersebut disebut berisiko menghambat distribusi bahan baku pupuk, yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan global.
Selain aspek perdagangan, Dina juga menyoroti potensi eskalasi konflik di ranah teknologi. Ia menyebut Iran dikabarkan mengincar 17 korporasi teknologi besar asal AS yang dinilai memberikan dukungan teknologi dan kapasitas penyimpanan data untuk kepentingan militer tertentu, termasuk dalam konflik di Gaza.
Sejumlah perusahaan yang disebut antara lain Amazon, Microsoft, Google, Nvidia, Meta, hingga Starlink. Dina secara khusus menyinggung perusahaan analisis data Palantir yang disebut berperan dalam sistem pengawasan berbasis teknologi.
“Palantir itu yang terkenal banget. Palantir itu sangat membantu IL dalam perangnya di Ga**, karena IL ini punya teknologi untuk mendeteksi orang-orang,” ujarnya.
Ia menambahkan, teknologi semacam itu membutuhkan kapasitas penyimpanan data yang besar, sehingga perusahaan-perusahaan yang menyediakan infrastruktur digital menjadi sorotan. “Karena itu kan butuh data yang sangat besar, storage yang sangat besar. Dan yang membantu secara teknologi itu salah satunya Palantir. Nah ini salah satu yang ditarget oleh Iran juga, dalam Amazon, Microsoft, Google, Nvidia ada 17, Meta, Starlink juga,” kata Dina.
Dina juga menekankan bahwa dampak gangguan di Selat Hormuz dapat menjalar ke perekonomian AS. Ia menilai anggapan bahwa AS tidak terlalu bergantung pada Selat Hormuz—seperti pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut negaranya memiliki cadangan minyak sendiri—tidak tepat jika dilihat dari perspektif ekonomi global.
Menurut Dina, ketergantungan AS tidak hanya terkait pasokan minyak, melainkan juga struktur pembiayaan ekonomi yang bertumpu pada pasar surat utang atau obligasi. Ia mengatakan, pembeli obligasi AS antara lain berasal dari negara-negara Teluk dan Eropa yang dinilai turut bergantung pada kelancaran jalur Selat Hormuz.
“Amerika Serikat pun misalnya kan Trump itu kan sesumbarnya gini, ‘kita nggak butuh-butuh amat tuh Selat Hormuz. Kita punya minyak sendiri’. Tapi kan kalau kita lihat ekonominya Amerika itu kan bergantung pada surat utang, obligasi. Pembelinya siapa? Pembelinya adalah negara-negara Teluk dan Eropa yang mereka semuanya juga bergantung sama Selat Hormuz,” jelasnya.
