Dosen Program Studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau (UIR), Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si., menjadi narasumber kuliah umum di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Jumat (09/06/2023).
Dalam kegiatan visiting lecture tersebut, Rendi memaparkan isu transformasi peta geo-maritim dan diplomasi perbatasan Indonesia. Ia menekankan bahwa bumi merupakan “planet maritim” yang didominasi laut, sehingga isu kelautan penting bagi kehidupan manusia karena laut menyimpan berbagai sumber kekayaan atau sumber daya alam (SDA).
Isu maritim dalam hubungan internasional
Rendi menilai isu maritim memiliki posisi penting dalam kajian hubungan internasional. Ia menjelaskan lima pilar maritim Indonesia, yaitu:
- Budaya Maritim
- Sumber Daya Laut
- Infrastruktur dan Konektivitas Maritim
- Diplomasi Maritim
- Pertahanan Maritim
Keterkaitan benua maritim dan transformasi geo-maritim Indonesia
Menurutnya, konsep Benua Maritim memiliki kaitan erat dengan transformasi geo-maritim Indonesia. Ia menyebut sejumlah aspek yang terkait, mulai dari integrasi nasional dalam konteks kedaulatan, pembangunan kesadaran ruang maritim dan lingkup pengaruh (frontier), pengendalian laut dan kesinambungan sumber daya, reorientasi pembangunan yang bertumpu pada laut, hingga tata kelola sektor maritim yang baik.
Ia juga memaparkan konsep global maritime fulcrum, yang mencakup Global Maritime Fulcrum atau Poros Maritim Dunia atau Wawasan Nusantara, rekalibrasi peta mental strategi pertahanan laut nusantara, serta redefinisi peran geopolitik Indonesia.
“Ini penting diketahui karena Indonesia adalah pintu gerbang dan sekaligus penjaga gerbang di kawasan Indonesia dengan Pasifik,” ujarnya.
Kesimpulan dan arah pengembangan
Rendi menyimpulkan bahwa eksistensi Benua Maritim Indonesia (BMI) perlu dipelihara dan dikembangkan melalui pendekatan konsep negara maritim “Nusantara”. Ia menegaskan bahwa pilar maritim Indonesia tidak bersifat temporer, melainkan menjadi tujuan jangka panjang (long-range goals).
Dalam pengembangan BMI, ia menilai diperlukan kemitraan internasional yang berkualitas serta pembangunan “maritime power” secara terukur untuk mengatasi isu keamanan maritim. Ia menambahkan, diplomasi pertahanan atau diplomasi maritim Indonesia merupakan keniscayaan untuk menuju stabilitas maritim regional.
