Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban kembali berseberangan dengan Brussels setelah menolak menandatangani pernyataan bersama Uni Eropa yang memuat sejumlah syarat menjelang pertemuan Amerika Serikat dan Rusia terkait perang di Ukraina.
Penolakan itu terjadi beberapa hari sebelum pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dijadwalkan berlangsung di Alaska pada 15 Agustus.
Dalam pernyataannya, Orban mengatakan ia tidak bisa mendukung dokumen tersebut atas nama Hungaria. Ia juga mengecam kebijakan luar negeri Uni Eropa dan menilai blok itu berupaya mendikte jalannya perundingan yang tidak mereka ikuti.
“Uni Eropa sudah tersisih. Yang lebih buruk adalah jika kita mulai memberi instruksi dari bangku cadangan,” ujar Orban.
Orban berpandangan langkah yang tepat adalah mengikuti arahan Washington dan membuka pembicaraan langsung dengan Moskow. Ia juga menilai para pemimpin UE seharusnya memulai KTT UE–Rusia.
Pernyataan bersama yang ditolak Orban—dan didukung 26 negara anggota UE lainnya—menegaskan bahwa tidak boleh ada kesepakatan damai tanpa keterlibatan Ukraina. Dokumen itu menyatakan rakyat Ukraina harus memiliki kebebasan menentukan masa depan mereka, serta menekankan bahwa negosiasi yang bermakna hanya dapat dilakukan dalam konteks gencatan senjata atau penurunan eskalasi.
Dalam pernyataan tersebut, Uni Eropa juga menegaskan dukungannya terhadap hak Ukraina untuk memilih jalannya sendiri dan menyatakan akan terus mendukung Ukraina menuju keanggotaan UE.
Selama ini, pemerintah Orban menentang bantuan militer UE untuk Kyiv dengan alasan hal itu memperpanjang perang. Ia juga mengkritik sanksi terhadap Rusia sebagai tidak efektif dan merugikan ekonomi Eropa.
Pada Maret 2025, Orban menolak ikut dalam strategi perang UE saat pertemuan khusus Dewan Eropa. Sementara itu, ketika Hungaria memegang kepresidenan UE pada 2024, Orban menuai kritik dari para pemimpin blok setelah mengunjungi Putin di Moskow dan memposisikan diri sebagai mediator konflik.
