POSO, SULAWESI TENGAH — Direktur Celebes Institute, Adriany Badrah, menilai operasi keamanan di Poso untuk memburu dan menangkap anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang telah berlangsung selama tujuh tahun dengan anggaran besar belum mampu menghentikan teror dan kekerasan, serta belum memberikan rasa aman bagi warga.

Celebes Institute merupakan organisasi yang sejak 2011 berfokus pada program rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana teroris ke tengah masyarakat.

Kritik terhadap efektivitas operasi

Adriany menyinggung pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) pada 2018 yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia mengutip pernyataan Kapolri saat itu, Tito Karnavian, bahwa operasi teroris di Indonesia terdiri dari 75 persen intelijen, 5 persen penindakan, dan 20 persen pemberkasan untuk proses pengadilan. Mengacu pada komposisi tersebut, Adriany menilai fungsi intelijen tidak berjalan baik.

Ia juga menyebut operasi yang berjalan panjang dan berganti-ganti pemimpin berujung pada pembiaran. Adriany merujuk pada teror terbaru yang terjadi di Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi.

“Kata sandi berubah dan anggaran dalam jumlah banyak yang digunakan, tapi tidak mampu menyelesaikan teror dan kekerasan yang semakin masif,” kata Adriany dalam diskusi daring, Minggu (30/11/2020).

Rotasi personel dan penguasaan medan

Menurut Adriany, salah satu kelemahan operasi adalah aparat keamanan yang tergabung dalam operasi tidak menguasai medan. Hal itu, ujarnya, dipengaruhi oleh pergantian personel setiap tiga hingga enam bulan dalam skema Bawah Kendali Operasi (BKO).

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan kelompok MIT yang dipimpin Ali Kalora, yang disebut telah sekitar delapan tahun bergerilya di hutan. Ali Kalora disebut berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat.

“Seharusnya mereka (aparat) memahami ini adalah perang gerilya, tetapi masih juga menempatkan BKO-BKO. BKO tiga bulan paling sebentar, paling lama enam bulan, apa yang dikuasai?,” kata Adriany.

Adriany menegaskan aparat keamanan TNI-Polri bersama pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen untuk melindungi masyarakat dari kelompok teroris. Ia juga mendorong organisasi masyarakat sipil dan organisasi keagamaan untuk bersatu melawan aksi terorisme serta teror dan kekerasan kelompok tersebut.

Polisi akui kendala medan dan komunikasi

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Abdul Rakhman Baso mengatakan aparat telah mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk mengejar kelompok MIT. Namun, ia mengakui upaya pengejaran terkendala kondisi medan hutan pegunungan serta akses komunikasi yang terbatas.

Abdul menyebut kelompok tersebut semakin terdesak dengan kehadiran pasukan dalam Operasi Tinombala, meski ia menyatakan tidak dapat memaparkan teknis operasi.

Korban warga sipil dan pergerakan kelompok

Institut Mosintuwu, yang meneliti kekerasan di Poso dan Sulawesi Tengah, mencatat kelompok MIT setidaknya telah menewaskan 22 warga sipil di Kabupaten Poso, Parigi Moutong, dan Sigi sejak berdiri pada 2012.

Direktur Institut Mosintuwu, Lian Gogali, mengatakan MIT didirikan oleh Santoso dengan tujuan mendirikan khilafah Islam di Poso. Kelompok tersebut berbaiat kepada Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) pada 2014.

“Gerombolan ini sering menyerang warga sipil maupun polisi,” ujar Lian. Ia menambahkan, korban yang dibunuh adalah petani dari latar belakang agama dan suku yang berbeda-beda.

Setelah Santoso terbunuh pada 18 Juli 2016, kepemimpinan MIT diambil alih Ali Kalora. Menurut Lian, kelompok itu melanjutkan pembunuhan di pinggiran hutan pegunungan sebelah barat Kabupaten Poso yang membentang hingga Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi.

Lian menjelaskan Gunung Biru merupakan bagian dari pegunungan Pompangeo yang membentang dari Kecamatan Poso Pesisir Selatan hingga Poso Pesisir Utara dan disebut menjadi area pergerakan kelompok yang kini tersisa 11 orang.

Saat operasi keamanan digelar, kata Lian, kelompok tersebut bersembunyi di kawasan pegunungan selatan Kabupaten Parigi Moutong yang berbatasan dengan Kabupaten Poso. Ketika terdesak, mereka disebut berpindah ke hutan barat, yakni wilayah Lore di Kabupaten Poso hingga Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, yang berbatasan dengan Kota Palu.

Operasi berulang dan evaluasi kebijakan

Sejak 2013, tercatat ada 10 operasi keamanan yang digelar di Poso, termasuk Operasi Tinombala yang dimulai pada 2016 dan masih berlangsung. Ribuan polisi dan militer dikerahkan untuk mengejar kelompok tersebut, namun warga sipil terus menjadi korban.

Lian menilai respons pemerintah yang proporsional dan tepat, tanpa toleransi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, menjadi ukuran untuk menguji efektivitas kebijakan kontra-terorisme di Sulawesi Tengah.