BANJARMASIN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terpantau stabil pada awal 2026. Aktivitas lembaga jasa keuangan di daerah tersebut masih menunjukkan pertumbuhan positif dengan tingkat risiko yang dinilai tetap terjaga.
Dalam siaran pers yang dirilis di Banjarmasin, OJK menyebut kondisi ekonomi global secara umum masih relatif baik, didorong penguatan sektor manufaktur global dan meningkatnya kepercayaan konsumen. Namun, OJK juga menilai tensi geopolitik pada awal 2026, termasuk situasi di Timur Tengah serta dinamika perdagangan Amerika Serikat, tetap menjadi faktor risiko yang berpotensi memicu volatilitas pasar keuangan global.
Dari sisi regional, perekonomian Kalimantan Selatan pada kuartal IV 2025 tercatat tumbuh 5,46 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,19 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kalsel sepanjang 2025 mencapai 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,11 persen.
OJK mencatat tiga sektor utama yang menopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan, yakni pertambangan dengan kontribusi 23,20 persen, pertanian 12,68 persen, serta industri pengolahan 11,37 persen.
Di sektor perbankan, kinerja intermediasi juga dilaporkan bergerak positif. Pada Januari 2026, total kredit yang disalurkan mencapai Rp82,29 triliun atau tumbuh 6,71 persen (yoy). Kualitas kredit disebut tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sebesar 2,63 persen.
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 28,16 persen, disusul kredit konsumsi yang tumbuh 6,78 persen. Sementara itu, kredit modal kerja mengalami kontraksi 8,23 persen. Penyaluran kredit investasi terbesar tercatat di Kota Banjarmasin dengan nilai Rp19,05 triliun.
Porsi kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 26,86 persen dari total kredit di Kalimantan Selatan. Sektor industri pengolahan menjadi penerima pembiayaan UMKM terbesar dengan pertumbuhan 21,90 persen.
Indikator perbankan lainnya juga menunjukkan peningkatan. Aset perbankan di Kalsel tumbuh 6,05 persen (yoy), sementara dana pihak ketiga (DPK) naik 5,68 persen. Pertumbuhan DPK terbesar berasal dari giro yang meningkat 11,97 persen, diikuti tabungan 3,92 persen dan deposito 0,74 persen.
Secara wilayah, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan pangsa DPK terbesar, yakni Rp61,2 triliun atau sekitar 62,42 persen dari total DPK di Kalimantan Selatan.
Di pasar modal, OJK melaporkan hingga Desember 2025 nilai transaksi saham mencapai Rp3,62 triliun. Jumlah investor saham juga meningkat dengan total Single Investor Identification (SID) mencapai 497.131 investor. Sementara itu, instrumen reksa dana mencatat nilai penjualan Rp0,715 triliun dengan jumlah investor 995.860 SID.
Pada sektor Industri Keuangan Nonbank (IKNB), outstanding pembiayaan pinjaman daring (pindar) tercatat Rp1,026 triliun atau tumbuh 31,13 persen (yoy), dengan tingkat risiko kredit (TWP90) sebesar 2,26 persen. Selain itu, piutang perusahaan pembiayaan tercatat Rp11,89 triliun, pembiayaan modal ventura Rp97 miliar, serta aset bersih dana pensiun meningkat menjadi Rp377 miliar.
Dari sisi literasi dan perlindungan konsumen, OJK Kalsel melaksanakan 11 kegiatan edukasi keuangan pada Januari–Februari 2026 dengan total 1.063 peserta. Materi yang diberikan mencakup pengenalan OJK, produk lembaga jasa keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Pada periode yang sama, layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diproses OJK mencapai 3.489 permintaan, dengan mayoritas melalui layanan walk-in. OJK juga menerima 177 pengaduan konsumen, yang sebagian besar berasal dari sektor fintech peer-to-peer lending, bank umum, dan perusahaan pembiayaan.
Untuk mendorong akses keuangan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalimantan Selatan menjalankan sejumlah program pada 2026, antara lain Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan ekosistem keuangan inklusif di wilayah perdesaan, program bank sampah, serta kegiatan product dan business matching.
OJK menegaskan akan terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
