Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat pada 2026 di tengah tekanan inflasi baru yang dipicu perang Amerika Serikat dan Iran. Konflik tersebut dinilai mengganggu pasokan energi, mendorong kenaikan harga, dan menambah ketidakpastian di pasar.

Dalam laporan Interim Economic Outlook terbarunya, OECD memperkirakan ekonomi dunia tumbuh 2,9% pada 2026 dan naik tipis menjadi 3,0% pada 2027. Angka ini disebut lebih rendah dibandingkan tren sebelum konflik, seiring lonjakan harga energi yang memperbesar tekanan inflasi.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyatakan guncangan pasokan energi akibat konflik yang berkembang di Timur Tengah sedang menguji ketahanan ekonomi global. Menurutnya, pertumbuhan global diperkirakan tetap bertahan, namun lebih lambat dibandingkan sebelum konflik, dengan inflasi yang jauh lebih tinggi.

OECD mencatat bahwa memasuki 2026 perekonomian global sebenarnya berada dalam kondisi relatif stabil, didukung produksi berbasis teknologi, penurunan tarif efektif impor Amerika Serikat, serta momentum pertumbuhan dari 2025. Namun, eskalasi geopolitik mengubah arah tersebut melalui tekanan energi yang signifikan.

Secara regional, OECD memproyeksikan ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,0% pada 2026 sebelum melambat menjadi 1,7% pada 2027. Kawasan euro diperkirakan tumbuh 0,8% pada 2026 dan 1,2% pada 2027. Sementara itu, ekonomi China diproyeksikan melambat ke 4,4% pada 2026 dan 4,3% pada 2027.

Dari sisi harga, inflasi global diperkirakan bertahan lebih tinggi lebih lama. Inflasi headline di negara-negara G20 diproyeksikan mencapai 4,0% pada 2026, sebelum turun ke 2,7% pada 2027. OECD menilai lonjakan harga energi merambat ke sektor lain, termasuk pangan.

OECD juga menyoroti kenaikan harga energi dan pupuk berpotensi mendorong kenaikan harga makanan, terutama yang berdampak pada kelompok rentan. Selain itu, biaya energi yang tinggi dinilai meningkatkan beban negara-negara Eropa dalam pengisian cadangan gas tahunan.

Risiko ke depan disebut masih tinggi. OECD menegaskan proyeksi dasar sangat bergantung pada asumsi bahwa gangguan pasokan energi hanya bersifat sementara. Jika konflik berkepanjangan menyebabkan penutupan fasilitas minyak dan gas atau mengganggu jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz, tekanan terhadap inflasi dan pertumbuhan diperkirakan akan semakin besar.

OECD juga memperingatkan potensi volatilitas tambahan di pasar keuangan. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang dinilai dapat memperbesar risiko fiskal di berbagai negara.

Dalam menghadapi situasi tersebut, OECD menekankan pentingnya respons kebijakan yang terukur. Bank sentral diminta tetap waspada untuk menjaga ekspektasi inflasi, sementara pemerintah perlu memastikan keberlanjutan fiskal di tengah ruang kebijakan yang terbatas.

OECD menegaskan bahwa kebijakan untuk meredam dampak kenaikan harga energi sebaiknya ditargetkan kepada kelompok yang paling membutuhkan, bersifat sementara, dan tetap menjaga insentif untuk penghematan energi.