Negosiasi tahap akhir tengah berlangsung di New York, Amerika Serikat, menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Masa Depan pada bulan ini. Dalam pertemuan tersebut, para kepala negara dijadwalkan menyetujui reformasi terhadap fondasi kerja sama global.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan KTT ini dengan alasan utama bahwa persoalan global bergerak lebih cepat dibanding institusi-institusi yang selama ini dirancang untuk menanganinya. Situasi itu terlihat dari meningkatnya konflik dan kekerasan yang memicu penderitaan, melebaranya perpecahan geopolitik, serta ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dinilai mengikis kepercayaan, memperparah keluhan, dan menyuburkan populisme serta ekstremisme.
Tantangan lama muncul dalam bentuk baru, ancaman baru kian nyata
PBB menilai tantangan klasik seperti kemiskinan, kelaparan, diskriminasi, misogini, dan rasisme kini mengambil bentuk baru. Pada saat yang sama, dunia menghadapi ancaman baru dan bersifat eksistensial, mulai dari kekacauan iklim yang tak terkendali, degradasi lingkungan, hingga teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) yang berkembang dalam kekosongan etika dan hukum.
KTT Masa Depan mengakui bahwa solusi atas tantangan tersebut berada dalam jangkauan, tetapi memerlukan pembaruan sistem yang hanya dapat disampaikan oleh para pemimpin global.
Kritik terhadap sistem global yang dinilai tertinggal
Menurut PBB, pengambilan keputusan internasional dinilai terjebak dalam “pusaran waktu” karena banyak institusi dan perangkat global merupakan produk era 1940-an—sebelum globalisasi, dekolonisasi, pengakuan luas terhadap hak asasi manusia, dan kesetaraan jender, bahkan sebelum era ruang angkasa dan dunia maya.
Salah satu sorotan adalah komposisi Dewan Keamanan PBB, di mana para pemenang Perang Dunia II masih memegang posisi utama hingga kini, sementara seluruh Benua Afrika tidak memiliki kursi tetap.
Selain itu, arsitektur keuangan global dinilai berat sebelah terhadap negara berkembang dan gagal menyediakan jaring pengaman ketika negara-negara tersebut menghadapi kesulitan. Kondisi ini disebut membuat banyak negara terjebak utang dan mengurangi ruang fiskal untuk investasi bagi masyarakat.
PBB juga menilai institusi global masih memberikan ruang terbatas bagi banyak aktor penting saat ini, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Kaum muda yang akan mewarisi masa depan disebut hampir tak terlihat, sementara kepentingan generasi mendatang tidak terwakili.
Agenda reformasi: perdamaian, keuangan, iklim, dan teknologi
Dalam kerangka pembaruan kerja sama multilateral yang dinilai sesuai dengan abad ke-21, PBB mengajukan sejumlah agenda. Salah satunya adalah Agenda Baru untuk Perdamaian yang berfokus pada pembaruan institusi dan perangkat internasional untuk mencegah dan mengakhiri konflik, termasuk Dewan Keamanan PBB.
- Agenda Baru untuk Perdamaian menyerukan dorongan baru untuk membersihkan dunia dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.
- Definisi keamanan diusulkan diperluas agar mencakup kekerasan berbasis jender dan kekerasan geng.
- Agenda ini juga memperhitungkan ancaman keamanan masa depan, termasuk perubahan sifat peperangan dan risiko mempersenjatai teknologi baru.
- PBB mencontohkan perlunya kesepakatan global untuk melarang senjata otonom mematikan yang dapat mengambil keputusan hidup atau mati tanpa intervensi manusia.
Reformasi arsitektur keuangan global dan pembiayaan iklim
PBB menekankan bahwa institusi keuangan global perlu mencerminkan kondisi dunia saat ini dan diperlengkapi untuk memimpin respons yang lebih kuat terhadap persoalan utang, pembangunan berkelanjutan, dan aksi iklim.
Langkah-langkah yang diusulkan mencakup upaya konkret untuk mengatasi tekanan utang, meningkatkan kapasitas pinjaman bank pembangunan multilateral, serta mengubah model bisnis agar negara berkembang mendapatkan akses yang jauh lebih besar terhadap pembiayaan swasta dengan suku bunga terjangkau.
Pembiayaan tersebut dinilai krusial karena tanpa dukungan memadai, negara berkembang disebut tidak akan mampu menghadapi ancaman terbesar bagi masa depan, yakni krisis iklim. Mereka membutuhkan sumber daya untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi bersih dan terbarukan.
PBB juga menautkan reformasi arsitektur keuangan global dengan kebutuhan untuk memulai kembali kemajuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Fokus pada masa depan digital dan tata kelola AI
KTT ini turut menyoroti teknologi baru berdampak global, termasuk upaya menutup kesenjangan digital dan menetapkan prinsip bersama untuk masa depan digital yang terbuka, bebas, dan aman bagi semua.
AI disebut sebagai teknologi revolusioner yang aplikasi dan risikonya baru mulai dipahami. PBB mengajukan proposal agar pemerintah bersama perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat sipil menyusun kerangka manajemen risiko untuk AI, memantau dan mengurangi dampaknya, serta berbagi manfaatnya.
Dalam pandangan PBB, tata kelola AI tidak dapat diserahkan hanya kepada negara-negara kaya. Semua negara harus berpartisipasi, dan PBB menyatakan siap menyediakan platform untuk menyatukan para pihak.
HAM dan kesetaraan jender sebagai benang merah
PBB menegaskan hak asasi manusia dan kesetaraan jender menjadi penghubung seluruh proposal. Reformasi pengambilan keputusan global dinilai tidak dapat dilakukan tanpa menghormati seluruh HAM dan keberagaman budaya, serta memastikan partisipasi penuh dan kepemimpinan perempuan dan anak perempuan.
PBB juga menyerukan upaya baru untuk menghapus hambatan historis—baik hukum, sosial, maupun ekonomi—yang mengecualikan perempuan dari kekuasaan.
Momentum membangun kerja sama global yang lebih inklusif
PBB mengingatkan bahwa institusi yang dibangun para perintis perdamaian pada 1940-an telah membantu mencegah Perang Dunia III dan memimpin banyak negara dari kolonisasi menuju kemerdekaan. Namun, lanskap global saat ini dinilai telah berubah drastis.
KTT Masa Depan diposisikan sebagai kesempatan untuk membangun institusi dan perangkat kerja sama global yang lebih efektif dan inklusif, selaras dengan abad ke-21 dan dunia multipolar.
