Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) global setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran mendorong banyak negara mengambil langkah cepat untuk menekan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha. Berbagai kebijakan darurat ditempuh, mulai dari pemangkasan pajak, penetapan batas harga, hingga pembatasan konsumsi energi.
Konflik disebut pecah pada 28 Februari 2026 setelah serangan gabungan AS-Israel ke Iran. Harga minyak dunia kemudian melonjak tajam, salah satunya dipicu oleh penutupan Selat Hormuz sebagai respons Iran terhadap serangan tersebut. Situasi ini memicu kekhawatiran pasokan dan kenaikan biaya energi di banyak negara.
Intervensi langsung untuk menekan harga
Sejumlah negara memilih menahan kenaikan harga melalui intervensi langsung. Spanyol meluncurkan paket bantuan senilai 5 miliar euro dengan memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) bahan bakar, yang diperkirakan dapat menurunkan harga hingga 30 sen euro per liter. Kebijakan serupa juga diterapkan di Portugal dan diumumkan di Swedia.
Di sisi lain, Kroasia, Hongaria, Korea Selatan, dan Thailand menetapkan batas harga BBM. Vietnam membebaskan bea masuk impor bahan bakar sepanjang April. Jepang memberikan subsidi kepada kilang agar harga bensin tetap di kisaran 170 yen per liter setelah sebelumnya sempat mencapai rekor 190,8 yen. Taiwan menerapkan mekanisme penyerapan 60% kenaikan harga, sementara China membatasi kenaikan harga BBM di tingkat konsumen.
Yunani menyiapkan dana bantuan sebesar 300 juta euro untuk rumah tangga dan petani. Maroko memberikan subsidi langsung kepada perusahaan transportasi jalan, sedangkan Brasil menangguhkan pajak bahan bakar diesel untuk sementara waktu. Di Jerman, stasiun pengisian bahan bakar dilarang menaikkan harga lebih dari sekali dalam sehari.
Memanfaatkan cadangan dan membatasi konsumsi
Selain menahan harga, sejumlah negara mulai mengandalkan cadangan energi strategis dan membatasi konsumsi. Sebanyak 32 negara anggota International Energy Agency, termasuk negara-negara G7, dilaporkan telah melepas cadangan minyak dalam jumlah rekor.
Bangladesh menerapkan sistem penjatahan BBM, sedangkan Mesir membatasi perjalanan dinas yang tidak mendesak. Filipina mengurangi layanan feri di tengah kenaikan tarif transportasi umum. India memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Korea Selatan bahkan mempertimbangkan peningkatan penggunaan pembangkit listrik berbahan batu bara dan energi nuklir untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak.
Langkah penghematan energi
Berbagai kebijakan penghematan energi juga mulai diterapkan. Thailand dan Vietnam mendorong kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH), terutama bagi pegawai pemerintah. Indonesia disebut tengah mempertimbangkan opsi serupa, yakni satu hari WFH bagi aparatur sipil negara maupun pegawai swasta.
Filipina menerapkan sistem kerja empat hari bagi pegawai pemerintah. Thailand menaikkan suhu pendingin ruangan di gedung publik menjadi 26 derajat Celsius untuk menghemat listrik. Vietnam mengimbau masyarakat menggunakan sepeda, berbagi kendaraan, atau beralih ke transportasi umum.
Di Bangladesh, pemerintah menutup universitas dan memajukan libur Idul Fitri guna mengurangi konsumsi listrik. Pemerintah juga membatalkan dekorasi lampu di gedung-gedung pemerintah saat hari raya dan peringatan Hari Kemerdekaan.
Indonesia masih mengkaji respons
Di tengah langkah agresif sejumlah negara, Indonesia sejauh ini disebut masih mengkaji opsi kebijakan untuk merespons lonjakan harga energi global. Pada saat yang sama, sejumlah negara juga mulai melirik impor minyak mentah dari Rusia setelah AS sempat melonggarkan sanksi pada pertengahan Maret.
Perkembangan ini menegaskan bahwa dampak perang tidak hanya dirasakan di kawasan konflik, tetapi juga memicu respons luas di berbagai negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi domestik.
