Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang turut memicu gejolak ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman sehingga masyarakat diminta tidak panik atau melakukan pembelian berlebihan.
Airlangga menyampaikan stok bensin nasional dinilai mencukupi, dengan fundamental ekonomi Indonesia disebut masih terjaga. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat ketahanan energi, termasuk rencana penerapan kebijakan B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Menurut Airlangga, implementasi B50 diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga Rp48 triliun. Program ini juga disebut berpotensi menekan penggunaan bahan bakar fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun melalui peningkatan campuran bahan bakar nabati berbasis sawit hingga 50%.
Selain kebijakan B50, pemerintah menyiapkan pengetatan pengaturan pembelian bensin menggunakan barcode MyPertamina untuk kendaraan pribadi. Dalam skema yang disebutkan, setiap kendaraan pribadi akan dibatasi maksimal 50 liter per hari melalui sistem pengawasan digital. Pembatasan kuota harian ini tidak diarahkan untuk angkutan umum maupun kendaraan logistik.
Dari sisi ketersediaan energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kondisi cadangan energi nasional berada di atas standar minimum yang ditetapkan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Bahlil melalui sambungan virtual dari Korea Selatan.
“Cadangan BBM semuanya di atas standar minimum nasional,” kata Bahlil dalam keterangan pers. Ia juga menegaskan harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan.
Pemerintah dan Pertamina, menurut informasi yang disampaikan, masih memantau perkembangan harga minyak mentah dunia yang tengah bergejolak. Kajian terkait harga BBM non-subsidi juga disebut masih berjalan, dan belum ada keputusan penyesuaian harga, termasuk untuk produk non-subsidi seperti Pertadex.
Airlangga menambahkan, pemerintah mendorong digitalisasi penyaluran subsidi, termasuk melalui penggunaan barcode dan digitalisasi nozzle, untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan memperkecil peluang penyimpangan distribusi. Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait isu kenaikan harga atau kelangkaan energi.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan pasokan LPG, gas, avtur, serta gas untuk kebutuhan industri berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami pengurangan distribusi. Pemerintah juga menyampaikan bahwa aturan teknis terkait pembatasan pembelian melalui barcode akan dirilis lebih lanjut oleh Kementerian ESDM.
