Jakarta — Kunjungan kapal perang asing ke Indonesia merupakan hal yang lazim terjadi. Namun, rangkaian kedatangan beberapa kapal perang asing ke Indonesia pada Juli 2023 menjadi perhatian karena berdekatan dengan perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Vilnius, Lithuania, pada 11–12 Juli.

Dalam periode tersebut, kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat USS Ronald Reagan singgah di Dermaga Tanjung Benoa, Bali, pada 17 Juli 2023. Beberapa hari sebelumnya, sejumlah kapal perang asing juga tercatat menyinggahi Indonesia, dengan banyak di antaranya berasal dari angkatan laut negara-negara anggota NATO.

Komunike KTT Vilnius dan sorotan pada Indo-Pasifik

Pada KTT di Vilnius, NATO menerbitkan komunike berisi 90 poin. Sejumlah poin dinilai tidak lazim karena secara khusus menyinggung kawasan di luar lintas Atlantik, terutama Indo-Pasifik. Dalam komunike itu, NATO secara eksplisit menekankan pentingnya Indo-Pasifik bagi aliansi, dengan alasan perkembangan di kawasan tersebut dapat berdampak langsung terhadap keamanan Euro-Atlantik.

Reorientasi perhatian itu juga dikaitkan dengan sikap NATO terhadap China, yang dalam komunike disebut sebagai pihak yang ambisi dan kebijakannya dinilai koersif serta menantang kepentingan, keamanan, dan nilai-nilai NATO. Aliansi tersebut menilai China menggunakan instrumen politik, ekonomi, dan militer untuk memperluas jejak globalnya, termasuk melalui ruang siber, serta berupaya menumbangkan tatanan internasional berbasis aturan dari antariksa hingga ranah maritim.

Dalam konteks itu, NATO menyatakan akan memperkuat kerja sama pertahanan dengan mitra di Indo-Pasifik, khususnya Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Keempat negara tersebut turut diundang menghadiri KTT NATO di Vilnius.

Dinamika kawasan dan kecenderungan konfrontatif

Sikap NATO terhadap Indo-Pasifik dan China digambarkan terang-terangan dan konfrontatif. Perang di Ukraina disebut turut memicu pandangan tersebut, selain perkembangan aktivitas China yang dinilai tidak lagi terbatas di Pasifik barat, melainkan menjangkau kawasan lain seperti pantai timur Afrika, Laut Merah, hingga Mediterania.

Aktivitas China di Pasifik Selatan juga disebut memunculkan kekhawatiran Australia. India pun merasakan keresahan terkait aktivitas China di Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar—wilayah yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Sementara itu, Jepang menghadapi sengketa dengan China terkait pulau-pulau di bagian selatan, serta sengketa dengan Rusia di bagian utara.

Kekhawatiran yang dinilai sejalan tersebut ikut mengikat India, Australia, dan Jepang dalam Dialog Keamanan Kuadrilateral (Quad) bersama Amerika Serikat. Australia juga membangun kemitraan trilateral dengan Inggris dan Amerika Serikat yang membuka jalan bagi kepemilikan wahana perang bertenaga nuklir—bukan wahana pembawa senjata nuklir.

ASEAN, isu nuklir, dan risiko bipolarisasi

Namun, akuisisi wahana bertenaga nuklir oleh Australia disebut menimbulkan kewaspadaan di ASEAN. Organisasi kawasan itu bertekad menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), yang efektif berlaku di seluruh ASEAN sejak 21 Juni 2001. Hingga kini, belum ada satu pun dari lima pemilik senjata nuklir yang menandatangani protokol SEANWFZ.

Di sisi lain, kawasan Indo-Pasifik dinilai menunjukkan kecenderungan bipolarisasi militer: China, Rusia, dan Korea Utara di satu pihak, berhadapan dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan NATO di pihak lain. Kondisi ini membuat Indo-Pasifik tidak hanya menawarkan peluang ekonomi besar, tetapi juga menyimpan potensi konflik.

Perlombaan senjata dan peningkatan anggaran pertahanan

Rasa tidak aman di kawasan, termasuk dari aktor di luar kawasan seperti NATO, disebut mendorong perlombaan persenjataan. Mengutip laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2023, anggaran pertahanan global naik 3,7% pada 2022 hingga mencapai rekor 2,240 triliun dolar AS.

Amerika Serikat, China, dan Rusia mengambil porsi 56% dari total belanja pertahanan dunia. Ketiganya juga memiliki kepentingan di Indo-Pasifik, sehingga kawasan Asia dinilai menjadi salah satu wilayah yang terdampak perlombaan senjata yang kian intens.

Deterensi dan meningkatnya aktivitas militer

SIPRI juga mencatat anggaran pertahanan global terus meningkat dalam delapan tahun terakhir. Salah satu konsekuensinya adalah meningkatnya aktivitas militer, termasuk di Indo-Pasifik, di mana manuver saling memamerkan postur, kapabilitas, dan kesiapan militer disebut terjadi terutama antara kubu China dan kubu Amerika Serikat-NATO.

Situasi itu dinilai tidak ideal bagi perdamaian kawasan, namun dipandang sebagai realitas politik yang perlu disikapi, khususnya oleh ASEAN. Upaya diplomatik untuk mencegah dan meredam konflik disebut masih perlu disandingkan dengan pembangunan kekuatan militer yang andal untuk menghadapi kemungkinan terburuk.

Contoh kesiapsiagaan dan logika penangkal

Dalam konteks kesiapsiagaan, Singapura disebut sebagai contoh. Mengutip data Global Firepower, pada 2022 Singapura memiliki 75 unit pesawat tempur aktif, sementara Indonesia memiliki 51. Singapura juga memiliki lima kapal selam aktif, sedangkan Indonesia memiliki empat kapal selam aktif.

Menurut data yang sama, anggaran pertahanan Singapura pada 2022 mencapai 13 miliar dolar AS, sementara anggaran pertahanan Indonesia mencapai 8,8 miliar dolar AS. Singapura juga mengelola kerja sama militer dengan sejumlah negara Barat sebagai upaya menjaga keamanan nasional, terutama bagi negara kecil yang berada di tengah negara-negara besar.

Kerangka berpikir tersebut dikaitkan dengan konsep deterensi atau penangkal—bahwa salah satu fungsi kekuatan militer, termasuk senjata nuklir, adalah mencegah kemungkinan serangan dari pihak yang memandang pihak lain sebagai lawan. Dalam sudut pandang ini, muhibah dan kunjungan wahana perang sejumlah negara di Indo-Pasifik turut dibaca sebagai bagian dari pesan deterensi di tengah persaingan pengaruh negara-negara besar.