Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menilai perekonomian Indonesia tengah menghadapi “triple shock” yang berpotensi menekan keseimbangan fiskal negara. Pernyataan itu disampaikan Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Mulyanto, yang merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024, menyebut tekanan tersebut berasal dari lonjakan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta meningkatnya perhatian lembaga pemeringkat internasional terhadap risiko fiskal Indonesia. “Tekanan tersebut berasal dari lonjakan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta meningkatnya perhatian lembaga pemeringkat internasional terhadap risiko fiskal Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai situasi ini serius dan berpotensi meningkatkan risiko fiskal. Menurut Mulyanto, harga minyak acuan global Brent crude oil telah menembus kisaran 118 dolar AS per barel pada Senin, 9 Maret 2026. Angka itu jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang dipatok 70 dolar AS per barel.
Selisih harga tersebut, kata dia, berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung negara. Di saat yang sama, penguatan dolar AS terhadap rupiah dinilai memperbesar tekanan fiskal karena pelemahan nilai tukar tidak hanya meningkatkan biaya impor energi, tetapi juga berdampak pada pembiayaan utang dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Mulyanto juga menyoroti perhatian lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch Ratings yang disebut telah menurunkan outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif. Meski peringkat Indonesia masih berada pada level investment grade, ia menilai peringatan itu menjadi sinyal penting agar pemerintah menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan ekonomi.
Dalam menghadapi tekanan tersebut, Mulyanto meminta pemerintah menunjukkan soliditas kebijakan dan komunikasi yang jelas kepada publik. Ia menekankan perbedaan penekanan pandangan di ruang publik antarpejabat pemerintah, seperti Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM, tidak boleh menimbulkan kesan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi nasional.
Selain itu, ia mendorong pemerintah mengedepankan transparansi dalam merumuskan langkah-langkah mitigasi fiskal. Menurutnya, publik berhak mengetahui berbagai skenario kebijakan yang sedang dipersiapkan untuk menjaga stabilitas APBN di tengah gejolak harga energi dan dinamika pasar global.
Mulyanto juga menekankan agar setiap langkah kebijakan pemerintah tetap memihak kepada rakyat kecil. Ia mengingatkan kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas APBN tidak boleh mengabaikan perlindungan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang dinilai paling terdampak oleh kenaikan harga energi dan inflasi.
