Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai syarat gencatan senjata yang diajukan Iran kepada Amerika Serikat mencerminkan penguatan posisi diplomasi Iran dalam mempertahankan kedaulatan.
Menurut Prof Sudarnoto, syarat-syarat tersebut secara prinsip menekankan kedaulatan, jaminan keamanan nasional, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penghentian tekanan sepihak berupa sanksi maupun ancaman militer. Ia juga menyebut Iran menekankan pengakuan atas hak-haknya dalam pengembangan teknologi, non-intervensi terhadap urusan domestik, serta komitmen yang jelas dan terukur dari pihak Amerika dalam menjaga kesepakatan.
Dalam kerangka itu, Prof Sudarnoto mengatakan posisi Iran dalam perundingan dinilai relatif menguat sehingga muncul pandangan bahwa hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk “kemenangan” Iran. Namun, ia menekankan bahwa kemenangan tersebut bersifat proporsional, bukan dominasi sepihak, melainkan keberhasilan diplomasi mempertahankan prinsip kedaulatan dan martabat bangsa melalui jalur damai.
Prof Sudarnoto juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Iran atas langkah diplomatik yang dinilainya penting dan sungguh-sungguh. Ia menyebut kesediaan Iran menjadi pelajaran bagi banyak negara, terutama negara-negara Muslim, untuk bersungguh-sungguh dalam menghadapi apa yang ia sebut sebagai kezaliman besar duet Israel-Amerika, baik melalui kontak senjata maupun diplomasi.
Lebih lanjut, MUI menyambut baik prakarsa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut dimediasi oleh Pakistan. Prof Sudarnoto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Pakistan dan mengapresiasi keberanian negara tersebut mengambil langkah mediasi meski sedang menghadapi masalah yang serius.
Ia menilai langkah itu merupakan perkembangan penting dalam meredakan ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas global. Menurutnya, dalam konteks politik dan ekonomi internasional, deeskalasi dapat menurunkan risiko konflik terbuka serta membuka ruang pemulihan kepercayaan pasar, stabilitas energi, dan penguatan kerja sama multilateral. Karena itu, gencatan senjata dipandang sebagai upaya menghadirkan maslahat global yang lebih luas.
Di tengah konflik yang disebut kian memanas, pemerintah Iran mengajukan proposal perdamaian dengan 10 poin kunci yang dinilai dapat menjadi peta jalan untuk meredakan ketegangan. Sepuluh poin tersebut meliputi: (1) Amerika Serikat berkomitmen secara prinsip untuk menjamin tidak adanya agresi; (2) Iran tetap mengontrol Selat Hormuz; (3) hak Iran untuk memperkaya uranium harus diterima; (4) pencabutan semua sanksi primer; (5) pencabutan semua sanksi sekunder; (6) penghentian semua resolusi Dewan Keamanan PBB; (7) penghentian semua resolusi Dewan Gubernur IAEA; (8) pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diderita Iran; (9) penarikan pasukan tempur AS dari kawasan; dan (10) penghentian perang di semua front, termasuk melawan perlawanan Islam di Lebanon.
Iran menilai 10 poin tersebut sebagai langkah strategis untuk mengembalikan stabilitas kawasan. Perundingan direncanakan digelar di Islamabad, Pakistan.
