Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai syarat gencatan senjata yang diajukan Iran kepada Amerika Serikat mencerminkan “kemenangan” diplomasi dalam mempertahankan kedaulatan.
Menurut Prof Sudarnoto, syarat-syarat tersebut pada prinsipnya menegaskan kedaulatan, jaminan keamanan nasional, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penghentian tekanan sepihak dalam bentuk sanksi maupun ancaman militer. Ia juga menyebut Iran menekankan pentingnya pengakuan atas hak-haknya dalam pengembangan teknologi, non-intervensi terhadap urusan domestik, serta komitmen yang jelas dan terukur dari pihak Amerika dalam menjaga kesepakatan.
Dalam kerangka itu, Prof Sudarnoto menilai posisi Iran dalam perundingan relatif menguat, sehingga muncul pandangan bahwa langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk “kemenangan” Iran. Namun, ia menekankan kemenangan itu bersifat proporsional, bukan dominasi sepihak, melainkan keberhasilan diplomasi menjaga prinsip kedaulatan dan martabat bangsa melalui jalur damai.
Prof Sudarnoto juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Iran atas langkah diplomatik yang dinilainya penting dan sungguh-sungguh. Ia menyebut kesediaan Iran dalam proses ini dapat menjadi pelajaran bagi banyak negara, terutama negara-negara Muslim, untuk bersungguh-sungguh dan istiqamah menghadapi kezaliman besar duet Israel-Amerika melalui kontak senjata maupun diplomasi.
Lebih lanjut, MUI menyambut baik prakarsa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut dimediasi oleh Pakistan. Prof Sudarnoto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Pakistan yang dinilainya telah mengambil keputusan penting untuk deeskalasi, mewujudkan ketenangan sosial dan politik, serta mendukung pemulihan atau stabilitas ekonomi global.
Meski Pakistan disebut sedang menghadapi masalah yang serius, Prof Sudarnoto mengapresiasi keberanian negara itu dalam memediasi Amerika Serikat dan Iran. Ia menilai perkembangan tersebut penting untuk meredakan ketegangan geopolitik yang selama ini berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas global.
Dalam konteks politik dan ekonomi internasional, ia menilai deeskalasi tidak hanya menurunkan risiko konflik terbuka, tetapi juga membuka ruang bagi pemulihan kepercayaan pasar, stabilitas energi, serta penguatan kerja sama multilateral. Karena itu, gencatan senjata ini dipandang sebagai upaya menghadirkan maslahat global yang lebih luas bagi umat manusia.
Sementara itu, di tengah konflik yang disebut kian memanas, pemerintah Iran secara resmi mengajukan proposal perdamaian dengan 10 poin kunci sebagai peta jalan baru. Sepuluh poin yang diajukan Iran adalah: (1) Amerika Serikat harus berkomitmen, secara prinsip, untuk menjamin tidak adanya agresi; (2) Iran tetap mengontrol Selat Hormuz; (3) hak Iran untuk memperkaya uranium harus diterima; (4) pencabutan semua sanksi primer; (5) pencabutan semua sanksi sekunder; (6) penghentian semua resolusi Dewan Keamanan PBB; (7) penghentian semua resolusi Dewan Gubernur IAEA; (8) pembayaran ganti rugi atas kerugian yang diderita Iran; (9) penarikan pasukan tempur AS dari kawasan tersebut; dan (10) penghentian perang di semua front, termasuk melawan perlawanan Islam yang heroik di Lebanon.
Iran menilai 10 poin tersebut sebagai langkah strategis untuk meredakan konflik dan mengembalikan stabilitas kawasan. Perundingan disebut direncanakan digelar di Islamabad, Pakistan.
