Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menilai dibukanya Selat Hormuz selama dua minggu menjadi peluang sekaligus ujian bagi diplomasi Indonesia. Ia mengatakan momentum tersebut perlu dibuktikan dengan langkah yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.
“Dibukanya Selat Hormuz selama dua minggu ini peluang sekaligus ujian bagi negara kita. Ujian apakah diplomasi kita ini benar-benar bekerja untuk kepentingan nasional,” ujar Mufti, dikutip Jumat (10/4/2026).
Mufti mempertanyakan efektivitas diplomasi Indonesia di tengah situasi yang dinilainya krusial. Menurutnya, aktivitas kunjungan luar negeri pejabat hingga Presiden semestinya menghasilkan capaian konkret, bukan sebatas seremoni.
“Kita ini sering bicara soal diplomasi, sering lihat pejabat kita ke luar negeri, bahkan Presiden bolak-balik melakukan kunjungan strategis. Itu bagus, itu penting. Tapi hasil konkretnya apa?” tegasnya.
Ia menyoroti kondisi dua kapal tanker milik Pertamina yang disebut masih tertahan meski akses Selat Hormuz telah kembali dibuka. Mufti membandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, yang disebut mampu mengeluarkan kapal mereka ketika situasi sebelumnya lebih sulit.
“Hari ini kita diuji. Dua tanker milik Pertamina masih tertahan. Padahal sekarang Selat Hormuz dibuka. Bahkan sebelumnya, ketika situasi lebih sulit, negara lain seperti Malaysia bisa mengeluarkan kapal tankernya dari selat hormuz. Lalu kita bagaimana?” ungkapnya.
Mufti menekankan persoalan tersebut tidak hanya terkait aspek teknis pengiriman energi, tetapi juga menyangkut wibawa negara. “Ini bukan hanya soal kapal. Ini soal harga diri negara,” katanya.
Ia menilai apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkan momentum pembukaan Selat Hormuz yang terbatas, maka efektivitas diplomasi yang selama ini dijalankan patut dipertanyakan. “Kalau dalam momentum yang sangat jelas seperti ini kita masih belum bisa mengeluarkan tanker kita, maka sebenarnya diplomasi kita jangan-jangan hanya formalitas?” ujarnya.
Mufti juga mengingatkan bahwa periode dua minggu bukan waktu yang panjang. Karena itu, ia meminta pemerintah bergerak cepat dan tidak terjebak pada proses birokrasi yang lambat. “Dua minggu itu bukan waktu yang panjang. Kalau kita lambat, kesempatan ini bisa hilang,” tegasnya.
Ia mendorong adanya langkah-langkah konkret, mulai dari tekanan diplomatik hingga komunikasi tingkat tinggi antarnegara. “Pemerintah tidak boleh santai. Harus ada langkah cepat dan berani. Jangan lagi pakai ritme birokrasi biasa. Harus ada tekanan diplomatik yang nyata, harus ada komunikasi level tinggi, bahkan kalau perlu langsung antar kepala negara,” jelasnya.
Di sisi lain, Mufti meminta pemerintah memanfaatkan situasi yang disebut masih relatif kondusif untuk memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk dengan menambah stok. “Impor harus dipercepat, stok harus diamankan sebanyak mungkin, selama harga masih relatif terkendali,” katanya.
Mufti menutup pernyataannya dengan menilai kegagalan memanfaatkan momentum ini berpotensi berdampak luas, tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga kepercayaan publik dan posisi Indonesia di mata global. “Kalau momentum ini saja kita gagal manfaatkan, yang dipertaruhkan bukan hanya dua kapal, tapi kepercayaan rakyat dan wibawa Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.
