Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan pembebasan empat warga negara Indonesia (WNI) yang disandera dalam pembajakan kapal tanker MT Honour 25 berbendera Oman di perairan Somalia. Kapal tersebut dilaporkan dibajak sejak 21 April 2026.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI, menyatakan pemerintah menempuh pendekatan komprehensif untuk memastikan seluruh sandera dapat kembali dengan selamat. Upaya itu dilakukan melalui jalur diplomasi antarnegara serta koordinasi dengan aktor nonnegara.
“Intinya, komprehensif pendekatan kita terus lakukan. Direktur PWNI Ibu Heni dan Pak Menlu sudah berkoordinasi langsung. Semua cara akan kita tempuh untuk membebaskan para sandera,” ujar Syamsu Rizal di Jakarta, Senin (4/5).
Syamsu Rizal menyampaikan berdasarkan laporan terkini, keempat WNI yang menjadi sandera disebut berada dalam kondisi baik. Ia menambahkan, meski para perompak sempat melontarkan ancaman dan meminta uang tebusan, pemerintah menegaskan prioritas utama adalah keselamatan jiwa para awak kapal.
Dalam peristiwa ini, total terdapat 17 awak kapal yang disandera, dengan empat di antaranya berasal dari Indonesia. Keempat WNI tersebut adalah Ashari Samadikun (kapten) asal Gowa, Faizal (mualim) asal Bulukumba, serta dua kru lainnya yang berasal dari Pemalang dan Bogor.
Komisi I DPR RI mendorong agar pemerintah tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam proses negosiasi. Syamsu Rizal menegaskan perlindungan terhadap WNI di luar negeri merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar.
“Sampai saat ini ada jaminan mereka masih sehat. Mudah-mudahan empat orang kita ini bisa segera dibebaskan. Kita monitor terus perkembangannya,” katanya.
Sementara itu, keluarga para korban, khususnya yang berada di Sulawesi Selatan, berharap Presiden dan Menteri Luar Negeri dapat mempercepat proses pemulangan. Pembajakan di perairan Somalia ini kembali menjadi sorotan internasional karena MT Honour 25 merupakan kapal pengangkut komoditas minyak.
Pemerintah menyatakan terus memantau perkembangan situasi di lapangan demi memastikan keselamatan WNI yang berada di wilayah konflik tersebut.
