Eskalasi militer antara Iran dan koalisi Amerika Serikat serta Israel kembali mengguncang pasar energi global. Dalam beberapa hari, harga minyak mentah dunia melonjak menembus USD100 per barel, level psikologis yang kerap dikaitkan dengan periode krisis energi. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan distribusi energi dari kawasan Teluk, terutama Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis perdagangan minyak dunia.

Bagi Indonesia, gejolak tersebut tidak berhenti sebagai isu geopolitik di luar kawasan. Lonjakan harga energi global dinilai cepat merembet ke dalam negeri melalui dua saluran utama: tekanan pada nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya impor energi.

Pasar valuta asing merespons cepat meningkatnya ketidakpastian. Investor global disebut mengalihkan portofolio ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS dan emas, sebuah fenomena yang dikenal sebagai flight to safety. Pergerakan ini umumnya menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Dalam beberapa hari terakhir, rupiah bergerak menuju Rp17.000 per dolar AS, setelah sebelumnya bertahan di kisaran Rp16.800–Rp16.900. Level Rp17.000 dipandang sebagai batas psikologis pasar, sehingga pergerakan mendekati angka tersebut menjadi perhatian pelaku pasar.

Kombinasi harga minyak di atas USD100 dan rupiah yang melemah mendekati Rp17.000 dipandang bukan sekadar fluktuasi jangka pendek. Tekanan ini berpotensi menjalar ke inflasi, kondisi fiskal, hingga laju pertumbuhan ekonomi, terutama bila konflik berlarut-larut dan gangguan pasokan energi berlanjut.

Lonjakan harga minyak terjadi dalam waktu singkat. Dalam kurun kurang dari dua minggu, harga Brent dilaporkan naik lebih dari 30%. Kenaikan itu dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan pasokan dari Timur Tengah, kawasan yang menyumbang hampir sepertiga produksi minyak dunia. Sekitar 20% perdagangan minyak global juga melewati Selat Hormuz, sehingga ancaman terhadap jalur ini cepat memicu reaksi pasar.

Sejumlah laporan pasar energi global menyebut beberapa bank investasi memperkirakan harga minyak dapat melampaui USD120 per barel jika konflik berkepanjangan dan distribusi energi terus terganggu. Bagi negara eksportir minyak, kondisi ini dapat memberi keuntungan. Namun bagi negara importir seperti Indonesia, lonjakan harga minyak menjadi sumber tekanan ekonomi.

Pelemahan rupiah dalam situasi ini dijelaskan dipicu dua faktor utama. Pertama, meningkatnya arus keluar modal dari pasar negara berkembang saat sentimen global memasuki fase risk-off. Kedua, meningkatnya kebutuhan dolar untuk membayar impor energi ketika harga minyak naik, yang pada gilirannya menambah permintaan dolar di pasar domestik dan menekan nilai tukar.

Jika tekanan berlangsung lama, dampaknya berpotensi menjalar ke sektor riil. Harga barang impor dapat meningkat, biaya produksi industri naik, dan inflasi domestik berisiko terdorong lebih tinggi.

Kerentanan Indonesia terhadap gejolak energi global juga terkait struktur pasokan energi yang semakin bergantung pada impor. Produksi minyak domestik disebut terus menurun selama dua dekade terakhir: dari di atas satu juta barel per hari pada awal 2000-an menjadi sekitar 600 ribu barel per hari saat ini. Sementara konsumsi meningkat, dengan kebutuhan minyak diperkirakan sekitar 1,4 juta barel per hari. Artinya, lebih dari setengah kebutuhan minyak nasional harus dipenuhi melalui impor.

Struktur tersebut membuat Indonesia sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Setiap kenaikan harga minyak berpotensi memengaruhi biaya impor energi, neraca perdagangan, nilai tukar rupiah, serta beban subsidi energi dalam APBN. Dalam jangka pendek, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas. Namun dalam jangka menengah, tekanan terhadap subsidi energi dan inflasi dinilai berpotensi lebih besar.

Lonjakan harga minyak juga menghadirkan dilema kebijakan bagi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah dapat meningkatkan subsidi agar harga BBM domestik tetap stabil. Namun langkah ini berisiko mempersempit ruang fiskal dan menekan belanja sektor lain seperti infrastruktur maupun program sosial. Di sisi lain, menaikkan harga BBM berpotensi mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Dari sisi inflasi, energi merupakan komponen biaya penting dalam perekonomian. Kenaikan harga minyak kerap diikuti kenaikan biaya transportasi, logistik, dan harga berbagai barang konsumsi. Inflasi energi dapat memicu efek berantai. Jika inflasi meningkat terlalu tinggi, bank sentral biasanya merespons dengan menaikkan suku bunga, meski langkah tersebut juga berisiko menekan investasi dan konsumsi.

Bank Indonesia menyatakan terus berupaya menjaga stabilitas rupiah melalui sejumlah instrumen, termasuk intervensi pasar valuta asing, pembelian surat berharga negara, serta transaksi DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward). DNDF merupakan transaksi derivatif valas terhadap rupiah berupa kontrak forward standar yang diselesaikan secara tunai di pasar domestik tanpa pertukaran pokok, menggunakan selisih kurs forward dan kurs acuan pada tanggal penetapan, serta berfungsi sebagai instrumen lindung nilai untuk mitigasi risiko nilai tukar.

Seorang pejabat bank sentral menyatakan Bank Indonesia akan memantau perkembangan pasar global secara intensif. “Bank Indonesia akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia,” ujarnya. Meski demikian, stabilitas nilai tukar juga dipengaruhi faktor eksternal, sehingga volatilitas tetap sulit dihindari bila tekanan global membesar.

Tekanan energi dinilai juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Indonesia selama ini ditopang konsumsi domestik, dengan konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% produk domestik bruto. Namun lonjakan harga energi berisiko menggerus momentum. Sejumlah sektor yang disebut rentan antara lain industri manufaktur karena biaya energi dan logistik meningkat, sektor transportasi dan logistik yang sensitif terhadap harga bahan bakar, serta konsumsi rumah tangga karena inflasi energi dapat menekan daya beli. Jika ketiganya melemah bersamaan, target pertumbuhan sekitar 5% dinilai kian menantang.

Sejarah menunjukkan lonjakan harga minyak kerap menjadi pemicu gejolak ekonomi global, seperti krisis energi 1973 dan 1979 yang memicu resesi di banyak negara maju, serta menjadi salah satu faktor yang memperburuk krisis keuangan global 2008. Situasi saat ini disebut belum mencapai level tersebut, namun pola yang muncul—konflik geopolitik, gangguan pasokan, dan lonjakan harga—dipandang memiliki kemiripan.

Di tengah risiko, kondisi ini juga dipandang dapat menjadi momentum untuk mempercepat reformasi energi. Ketergantungan pada impor minyak membuat perekonomian rentan terhadap konflik geopolitik di Timur Tengah. Diversifikasi energi, peningkatan produksi domestik, dan percepatan pengembangan energi terbarukan disebut sebagai agenda yang semakin mendesak.

Pada akhirnya, lonjakan minyak di atas USD100 per barel dan pelemahan rupiah menuju Rp17.000 dipandang sebagai sinyal menguatnya tekanan eksternal terhadap ekonomi Indonesia. Konflik yang terjadi jauh dari Indonesia tetap dapat berdampak langsung pada pasar energi, pasar valuta asing, dan berujung pada kondisi ekonomi masyarakat, terutama jika konflik berkepanjangan.