JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menyebut reformasi tersebut diarahkan untuk membangun aparatur negara yang profesional, akuntabel, dan berbasis meritokrasi, termasuk melalui rekrutmen aparatur sipil negara dengan Tes Berbantuan Komputer (CAT) serta penerapan kebijakan sistem merit.
“Bagi Indonesia, memperkuat integritas publik dan memberantas korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan pilar fundamental agenda reformasi nasional kita,” kata Rini dalam 12th Regional Conference of The Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific di Jakarta, Selasa (23/09/2025).
Konferensi yang diselenggarakan OECD bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengangkat tema “Integritas sebagai Katalisator Pembangunan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi.” Rini mengatakan, selama dua dekade terakhir integritas menjadi landasan transformasi tata kelola pemerintahan, yang dinilai penting untuk meraih dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Dalam paparannya, Rini menjelaskan penguatan integritas dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sehingga penggunaan dana publik dapat lebih efektif melayani masyarakat. Pemerintah juga mendorong penutupan ruang korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik melalui tata kelola digital lewat platform INA DIGITAL.
Selain itu, upaya membangun budaya integritas di kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga publik dilakukan melalui kebijakan Zona Integritas, pengelolaan konflik kepentingan, serta pelaporan deklarasi aset. Rini menekankan reformasi perlu dijalankan secara kolaboratif dengan lembaga antikorupsi seperti KPK, Ombudsman RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional.
“Kolaborasi regional dan internasional sebagaimana diwujudkan dalam forum ini sangatlah penting. Dengan berbagi pengalaman, menyelaraskan standar, dan membangun jaringan kepercayaan, kita dapat mempercepat upaya kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang tangguh,” ujarnya.
Rini juga menyampaikan bahwa integritas tidak hanya terkait pencegahan kesalahan, tetapi juga menumbuhkan harapan, membangun kepercayaan, dan menciptakan peluang bagi Indonesia, kawasan Asia Pasifik, serta dunia. Ia menegaskan komitmen untuk terus berbagi pengalaman, belajar dari pihak lain, dan menjunjung integritas sebagai landasan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan integritas tidak sebatas kejujuran, melainkan juga keselarasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, integritas penting bagi kemajuan masyarakat dan untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.
“KPK memiliki peran penting dalam integritas, tidak hanya dari penegakan hukum semata, tapi edukasi pencegahan korupsi. KPK bekerja menanamkan budaya anti korupsi dari dini,” kata Setyo.
Setyo menambahkan integritas merupakan komitmen berkelanjutan bersama dan menjadi kompas dalam menjalankan tugas. Ia berharap konferensi internasional tersebut dapat menjadi momentum bersama sekaligus sarana berbagi pengalaman untuk menghasilkan kebijakan yang baik ke depan.
Sementara itu, Head of Anti-Corruption and Integrity in Government Division OECD, Nejla Saula, menilai teknologi informasi maupun penggunaan kecerdasan buatan penting untuk mendukung penguatan upaya antikorupsi. Ia menyebut sejumlah negara dengan tingkat korupsi yang minim telah memanfaatkan teknologi, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.
Nejla menyatakan OECD berkomitmen memajukan agenda antikorupsi dan integritas publik, serta menjadikan konferensi ini sebagai contoh upaya memperkuat kerja sama dan pertukaran pengalaman antaranggota.
