Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengembangan dan Diplomasi Olahraga (Sport Development and Diplomacy) dalam ajang KWP Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/4).
Dalam kesempatan itu, Erick menyoroti pentingnya diplomasi sebagai instrumen hubungan antarnegara. Ia mengaitkan hal tersebut dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang aktif melakukan kunjungan ke luar negeri di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global.
Erick menilai diplomasi kerap dipahami hanya dari sisi ekonomi dan politik. Padahal, menurutnya, ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni diplomasi kemasyarakatan, salah satunya melalui sport diplomacy.
Ia menjelaskan, diplomasi olahraga memiliki kemampuan alami untuk merekatkan hubungan antarnegara secara lebih personal. Erick juga menyinggung peran atlet dalam sejarah yang dinilainya pernah membantu mengikat relasi Indonesia dengan negara lain.
Salah satu contoh yang ia sebut adalah kepindahan kewarganegaraan pemain bulu tangkis Mia Audina ke Belanda, yang menurutnya dapat dilihat sebagai bagian dari diplomasi di sektor olahraga.
Erick juga menyampaikan bahwa pendekatan serupa kini dijalankan melalui kolaborasi dengan Kedutaan Prancis, sejalan dengan visi Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan cabang olahraga seperti sepak bola, selancar, hingga berkuda.
Menurut Erick, sport diplomacy kerap tidak terlihat, tetapi dibutuhkan untuk menjaga hubungan antarnegara.
KWP Awards 2026 mengusung tema “Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi, Bersama Mewujudkan Indonesia Emas”. Selain Erick, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, pimpinan kementerian, dan kepala daerah.
Ketua DPR RI Puan Maharani turut hadir dan mengapresiasi penyelenggaraan acara tersebut. Ia menegaskan peran media sebagai jembatan antara kebijakan legislatif dan masyarakat.
Puan juga mendorong jurnalis untuk terus bekerja dengan standar tinggi. Ia menilai kualitas jurnalisme tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga keakuratan serta relevansi konteks, agar bahasa kebijakan lembaga legislatif dapat dipahami publik melalui pemberitaan yang jelas dan bertanggung jawab.
