Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika Serikat (AS) mengenai konsekuensi serangan Israel ke Lebanon yang terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata. Ia menilai operasi pengeboman Israel dapat mengancam keberlangsungan gencatan senjata yang disebut mulai berlaku sejak Rabu (8/4/2026).
Araghchi juga menanggapi pernyataan Wakil Presiden AS JD Vance yang menyebut Lebanon tidak termasuk dalam cakupan gencatan senjata. Vance sebelumnya mengatakan Iran akan bertindak bodoh jika membatalkan gencatan senjata hanya karena serangan ke Lebanon.
Menanggapi hal itu, Araghchi menyatakan bahwa jika AS memilih membiarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “membunuh diplomasi”, maka itu menjadi pilihan Washington. “Jika AS rela melubangi ekonomi mereka dengan membiarkan Netanyahu membunuh diplomasi, itu akan jadi pilihan mereka. Kami mengira itu bodoh, tetapi siap menghadapinya,” kata Araghchi, dikutip Al Jazeera, Kamis (9/3/2026).
Dalam pernyataannya, Araghchi turut menyinggung bahwa Netanyahu akan menjalani sidang korupsi dalam waktu dekat. Ia menduga ada motif tersembunyi di balik kelanjutan perang, dan menyatakan gencatan senjata di kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat proses hukum terhadap Netanyahu. “Gencatan senjata di kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat dia dipenjara,” kata Araghchi.
Sebelumnya, Israel dilaporkan melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon ketika gencatan senjata diberlakukan. Serangan itu disebut telah menewaskan lebih dari 300 orang.
Iran menuntut agar gencatan senjata yang disepakati dengan AS juga berlaku untuk Lebanon. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang disebut berperan sebagai mediator, menegaskan gencatan senjata turut berlaku untuk Lebanon.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan gencatan senjata tersebut tidak mencakup wilayah Lebanon. Vance juga menyebut anggapan bahwa gencatan senjata berlaku di Lebanon sebagai sebuah kesalahpahaman.
